Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Pada kuarter pertama tahun ini, pengerjaan memasuki tahap land clearing dan land development.
’’On track semuanya, terutama untuk hunian pekerja,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono setelah menghadap Jokowi kemarin (3/1). Pekerja yang dimaksud Bambang adalah pekerja proyek. Nanti hunian untuk mereka dilengkapi dengan klinik.
Pada kuarter pertama tahun ini, pihaknya masih berfokus pada konstruksi di lapangan. Kontrak konstruksi yang dibuat Kementerian PUPR sudah ditandatangani. Selain itu, logistik untuk pembangunan telah dimobilisasi. ’’Bisa dilihat-lihat land clearing ya. Land development itu akan kelihatan kita akan meratakan beberapa tempat,” ungkapnya.
Bambang menyatakan, pembangunan akan menyesuaikan dengan kondisi alam. ’’Nanti kelihatan sumbu kebangsaan seperti apa. Ada jalan akses barat, akses timur. Kemudian, Istana (Kepresidenan) seperti apa,” katanya.
Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Raharjoe pada kesempatan yang sama menyatakan, ada tiga perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip pelaksanaan. Namun, bukan berarti mereka bisa langsung membangun. Sebab, ada berbagai proses teknis yang harus dilalui. Salah satunya adalah feasibility study (FS).
Tiga investor itu adalah PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC). ’’Yang dalam antrean ada beberapa lagi, tapi belum kita umumkan kalau belum ada surat izin prinsip,” ujarnya. Tiga perusahaan itu akan menggarap konstruksi perumahan, air, telekomunikasi, hingga pengolahan limbah. ’’Transportasi ini prioritas utama yang sedang dikejar, berikutnya yang high priority adalah sekolah dan lifestyle facility,” jelasnya.
Untuk perumahan, Dhony menjanjikan ada banyak insentif. Hak milik rumah menjadi milik masyarakat yang membeli. Sementara itu, gedung akan diberi hak guna bangunan. Sejauh ini total komitmen investasi mencapai Rp 41 triliun. Sebanyak 59 perusahaan yang mengantre berkomitmen untuk membangun sekolah, rumah sakit, hingga area pemakaman. ’’APBN maksimum 20 persen, 80 persen investor lokal dan luar,” katanya. (jpc)