MALINAU - Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Malinau, Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa mengajak untuk perlunya melakukan koreksi, perenungan dan introspeksi terhadap apa yang telah diperbuat.
Pada Rapat Paripurna HUT ke-23 di DPRD kemarin, Wempi mengatakan, hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Malinau. Meskipun banyak kemajuan atau peningkatan yang dicapai, namun itu semua tidak membuat berpuas diri namun terus ditingkatkan agar Bumi Intimung yang mandiri, damai dan sejahtera dapat terwujud.
"Serta segala kekurangan yang dihadapi perlu diatasi dengan melakukan kreativitas dan inovasi," kata Wempi.
Wempi menambahkan sebagaimana telah diketahui bersama angka kasus Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan, demikian juga halnya di Kabupaten Malinau. Meskipun demikian di berbagai kesempatan, Wempi senantiasa mengajak warga masyarakat yang belum melakukan vaksin pertama, vaksin kedua maupun vaksin booster agar segera melakukan vaksinasi sehingga kita sama-sama melindungi diri sendiri dan orang lain.
Di sisi lain, saat ini kita selain dihadapkan dengan isu inflasi yang berisiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh dampak Covid-19, kenaikan harga pangan dan energi di pasar global sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina turut memicu terjadinya lonjakan inflasi tersebut.
"Menghadapi kondisi ini harus kita sikapi dengan optimistis. Pengalaman saat menghadapi perubahan selama pandemi Covid - 19 hendaknya dijadikan kekuatan bagi kita untuk berani mengambil kebijakan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti," tambahnya.
Pemerintah dengan terpaksa harus menaikan harga BBM untuk mengantisipasi gejolak minyak dunia dimana subsidi APBN tidak sepenuhnya sanggup menopang subsidi tersebut. Sebagai gantinya pemerintah mengalihkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran menjadi bantuan langsung tunai BBM bagi masyarakat yang rentan dan miskin.
"Demikian juga dengan pemerintah daerah berdasarkan PMK Nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, telah mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum untuk mendanai program perlindungan sosial yang dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah," tutupnya. (*/hai/har)
Paripurna HUT Kabupaten Malinau ke 23 tahun di Gedung DPRD pada Rabu (26/10).
Paripurna HUT Malinau ke 23 Tahun, Wempi Minta Jangan Berpuas Diri
MALINAU - Pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Malinau ke 23 tahun, Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa mengaja untuk perlunya melakukan koreksi, perenungan dan introspeksi terhadap apa yang telah diperbuat.
Wempi mengatakan hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Malinau. Meskipun banyak kemajuan atau peningkatan yang dicapai, namun itu semua tidak membuat berpuas diri namun terus ditingkatkan agar Bumi Intimung yang mandiri, damai dan sejahtera dapat terwujud.
"Serta segala kekurangan yang dihadapi perlu diatasi dengan melakukankreativitas dan inovasi," kata Wempi.
Wempi menambahkan sebagaimana telah diketahui bersama angka kasus Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan, demikian juga halnya di Kabupaten Malinau. Meskipun demikian di berbagai kesempatan, Wempi senantiasa mengajak warga masyarakat Kabupaten Malinau yang belum melakukan vaksin pertama, vaksin kedua maupun vaksin boster agar segera melakukan vaksinasi sehingga kita sama-sama melindungi diri sendiri dan orang lain.
Disisi lain, saat ini kita selain dihadapkan dengan isu inflasi yang beresiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh dampak Covid-19, kenaikan harga pangan dan energi dipasar global sebagai akibat dari invasi rusia ke ukraina turut memicu terjadinya lonjakan inflasi tersebut.
"Menghadapi kondisi ini harus kita sikapi dengan optimis. pengalaman saat menghadapi perubahan selama pandemi Covid - 19 hendaknya dijadikan kekuatan bagi kita untuk berani mengambil kebijakan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti," tambahnya.
Pemerintah dengan terpaksa harus menaikan harga bbm untuk mengantisipasi gejolak minyak dunia dimanasubsidi apbn tidak sepenuhnya sanggup menopang subsidi tersebut. Sebagai gantinya pemerintah mengalihkan subsidi bbm agar lebih tepat sasaran menjadi bantuan langsung tunai bbm bagi masyarakat yang rentan dan miskin.
"Demikian juga dengan pemerintah daerah berdasarkan pmk nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, telah mengalokasikan 2% dari dana transfer umum untuk mendanai program perlindungan sosial yang dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah," tutupnya (*/hai)
Editor : anggri-Radar Tarakan