BALIKPAPAN-Komando Daerah Militer (Kodam)/VI Mulawarman menggelar Upacara Gaktib dan Yustisi Polisi militer TNI Tahun Anggaran 2023 di Lapangan Makodam VI/Mulawarman, Rabu (8/3) pagi. Upacara diikuti ratusan personel TNI AD, AU dan AL.
Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) VI/Mulawarman Brigadir Jenderal Susilo mengatakan pelaksanaan operasi Gaktib dan Yustisi ini merupakan salah satu upaya untuk menekan angka pelanggaran di kalangan prajurit. "Ini juga dalam rangka mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh," katanya membacakan amanat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Sasaran operasi kali ini, sebut Kasdam adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI. Operasi akan melibatkan 395 personel POMDAM VI Mulawarman, POMAU dan POMAL di wilayah Kaltim, Kalsel dan Kaltara.
Kasdam meneruskan, berdasarkan data laporan operasi gaktib dan operasi yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021.
Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6 % dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 %
meningkat dari tahun sebelumnya.
"Hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar operasi gaktib dan operasi yustisi sebagai salah satu
prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan
TNI," terang jenderal TNI bintang satu ini.
Susilo menambahkan, Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit guna menjadi Patriot NKRI dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
Pelaksanaan operasi ini juga bertujuan mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di tengah masyarakat.
Pelaksanaan operasi gaktib dan operasi yustisi Polisi Militer TNI ini akan digelar sepanjang tahun 2023. Dilaksanakan baik dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi gabungan, sesuai dengan wilayah hukum masing-masing.
Di sisi lain, menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Kasdam menekankan perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya politik identitas di masyarakat.
"Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI diminta hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik," tegas dia.
Terkait dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang belakangan telah menimbulkan dampak negatif berupa beredarnya hoaks dan informasi yang belum jelas kebenarannya, dia menuntut prajurit Polisi Militer TNI mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dalam rangka mencegah dan menindak upaya kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI. (hul)