BALIKPAPAN-Kementerian Perhubungan menerbitkan 15 SK pemanfaatan garis pantai sebagai terminal untuk mendukung proses pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan melalui Kabid Keselamatan Berlayar Kantor KSOP Kelas I Balikpapan Dimyati mengatakan 15 izin pemanfaatan garis pantai tersebut mayoritas berada di pesisir Kabupatan Penajam Paser Utara (PPU) dan diberikan ke sejumlah perusahaan untuk dapat menyandarkan kapal-kapalnya, sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan.
"Selain 15 SK tersebut, saat ini ada 3 pengajuan izin pemanfaatan garis pantai yang sedang kami proses," kata Dimyati pada Media Luncheon bersama awak media dan stakeholder bidang kepelabuhan di Balikpapan, Kamis (4/5) siang.
Pemberian izin pemanfaatan garis pantai tersebut, lanjut Dimyati juga sejalan dengan rekomendasi Kementerian PUPR untuk menunjang efektifitas angkutan logistik pembangunan IKN.
Dia menjelaskan, jika tak ada pemanfaatan garis pantai, maka seluruh logistik untuk pembangunan IKN akan lebih dulu ditampung di Pelabuhan Semayang maupun Pelabuhan KKT. Ini tentu membuat harus ada shipment (pengapalan) kedua, akibatnya biaya bongkar muat akan membengkak.
"Kalau langsung ke titik terdekat di terminal pemanfaatan garis pantai tadi biaya logistik bisa ditekan dan tentu lebih efisien," jelas Dimyati.
Dengan kedalaman 3-4 meter, ke-13 terminal tersebut bisa disinggahi kapal dengan ukuran maksimal 2.000 GT, yang mengangkut material pembangunan IKN.
Di sisi lain, KSOP Kelas I Balikpapan mencatat adanya kenaikan lalu lintas kapal pengangkut logistik IKN pada tahun ini. "Sampai April ini kami mencatat ada 134 kapal pengangkut logistik yang berlabuh. Tahun lalu hanya 53 kapal," katanya.
Acara Media Luncheon tersebut turut dihadiri perwakilan Pelindo IV Cabang Balikpapan, Kantor Bea dan Cukai Balikpapan, Balai Karantina Kesehatan Balikpapan, PT Pelni Kantor Cabang Balikpapan dan PT DLU Cabang Balikpapan. (hul)
Editor : izak-Indra Zakaria