PROKAL.co, PENAJAM – Keterbatasan ruang fiskal daerah membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tak ingin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah kini lebih agresif memburu dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membawa sejumlah proyek strategis ke Benuo Taka.
Langkah tersebut mulai membuahkan hasil. Sedikitnya dua proyek pendidikan berskala nasional berhasil didorong untuk hadir di PPU, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapelitbang) PPU, Arif Afandi, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan kementerian agar kebutuhan pembangunan yang sulit ditanggung APBD dapat dibiayai melalui anggaran pusat.
Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Program tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan sebelumnya ditargetkan mulai dibangun pada 2026.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan teknis, terutama menyangkut kesiapan lahan atau readiness criteria yang menjadi persyaratan kementerian.
“Meski demikian, masih ada kendala teknis terkait kriteria kesiapan (readiness criteria) pengerjaan lahan di tingkat kementerian,” kata Arif saat dikonfirmasi, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Arif, salah satu persoalan yang muncul adalah perbedaan persyaratan administrasi antara kementerian. Kementerian Sosial disebut cukup mensyaratkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Sementara Kementerian PU meminta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat sebelum pembangunan fisik dimulai.
Pemkab PPU pun memilih mempercepat proses tersebut dengan meningkatkan dokumen UKL-UPL menjadi AMDAL.
“Saat ini dokumen UKL-UPL sedang kita tingkatkan menjadi AMDAL agar pengerjaan fisik oleh Kementerian PU dapat segera berjalan,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri memiliki skala anggaran yang cukup besar. Dalam R-APBN 2027, secara nasional program tersebut dialokasikan hingga Rp32 triliun. Adapun kebutuhan pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar untuk setiap unit.
Di tengah proses tersebut, PPU juga mendapatkan kabar positif lainnya. Pemerintah pusat telah mengalokasikan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di wilayah PPU melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Anggaran pembangunan SNT secara nasional dalam R-APBN 2027 mencapai sekitar Rp7,21 triliun, dengan nilai investasi setiap unit diperkirakan berada pada kisaran Rp250 miliar hingga Rp300 miliar.
Konsep sekolah ini juga terbilang berbeda. SNT dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan.
Tidak hanya ruang belajar, kompleks tersebut juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung modern, termasuk lapangan olahraga dan kolam renang. Sekolah tersebut menggunakan konsep non-boarding, sehingga peserta didik tidak tinggal di dalam asrama.
Arif mengatakan proses penyerahan lahan untuk pembangunan SNT telah dilakukan. Bupati PPU Mudyat Noor menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 30 Juli 2026.
Menariknya, pengelolaan sekolah tersebut nantinya tidak berada di bawah Pemkab PPU.
“Yang menarik, sekolah ini nantinya dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian, bukan pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan fasilitas hingga penyediaan tenaga pengajar seluruhnya ditangani pusat,” jelas Arif.
Bagi PPU, masuknya dua proyek pendidikan berskala nasional tersebut bukan sekadar tambahan fasilitas pendidikan. Kehadiran sekolah dengan dukungan penuh pemerintah pusat dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, terlebih PPU berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Arif berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat menjadi salah satu pengungkit kualitas pendidikan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) PPU.
Saat ini, IPM PPU tercatat sebesar 75,82. Pemerintah daerah menargetkan indikator tersebut terus meningkat hingga mampu melampaui rata-rata IPM Kalimantan Timur maupun nasional.
“Harapannya, keberadaan sekolah ini dapat meningkatkan IPM PPU yang saat ini tercatat sebesar 75,82, agar mampu melampaui rata-rata Provinsi Kaltim maupun nasional,” pungkasnya. (kim/adv)