PROKAL.co, PENAJAM — Dua kawasan pesisir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal mendapatkan fasilitas perikanan terpadu melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 16 miliar dari APBN untuk pembangunan KNMP di Kelurahan Nenang dan Desa Tanjung Tengah.
Program tersebut menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus mendukung agenda Asta Cita pemerintah. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir serta mendorong ketahanan pangan melalui sektor kelautan dan perikanan.
Plt Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Embongbulan, mengatakan kepastian pembangunan KNMP di dua lokasi tersebut telah diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, seluruh pembiayaan pembangunan fisik berasal dari APBN. Pemerintah daerah berperan menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung agar proyek dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
“Pemerintah daerah lebih banyak bertugas menyiapkan lahannya, melakukan pendataan calon penerima manfaat, serta memastikan pembinaan kepada nelayan dapat berjalan. Untuk pembangunan fisiknya, pembiayaannya berasal dari APBN,” kata Ade saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).
Untuk masing-masing lokasi, pembangunan KNMP akan menggunakan lahan hibah masyarakat dengan luas sekitar satu hektare. Di atas lahan tersebut akan dibangun sejumlah sarana yang dirancang untuk menunjang aktivitas nelayan sekaligus memperkuat rantai usaha perikanan.
Fasilitas utama yang disiapkan meliputi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bengkel teknis perahu atau workshop, serta fasilitas penyimpanan ikan berupa cold storage.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan membuat aktivitas nelayan lebih terintegrasi, mulai dari proses pendaratan hasil tangkapan, penanganan ikan, hingga penyimpanan sebelum dipasarkan.
“Konsepnya bukan hanya membangun satu atau dua bangunan, tetapi membentuk sarana perikanan yang terintegrasi. Ada TPI, bengkel untuk kebutuhan teknis perahu dan juga cold storage,” jelas Ade.
Pembangunan infrastruktur KNMP di dua lokasi tersebut ditargetkan dapat dirampungkan dan mulai beroperasi pada 2026.
Ade menambahkan, pemerintah pusat juga akan melakukan evaluasi secara berkala setelah fasilitas tersebut berjalan. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan KNMP memberikan dampak terhadap aktivitas dan perekonomian nelayan.
“Setelah fasilitas dibangun, tentu akan ada evaluasi berkala. Yang dilihat bukan hanya apakah bangunannya selesai, tetapi bagaimana pemanfaatannya dan seberapa besar manfaat ekonominya bagi masyarakat nelayan,” ujarnya.
Evaluasi tersebut juga menjadi salah satu dasar untuk menentukan keberlanjutan dukungan pemerintah pusat terhadap KNMP di PPU.
Jika program dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pemerintah pusat membuka peluang memberikan bantuan lanjutan pada tahun berikutnya.
Bantuan tambahan tersebut dapat berupa pengadaan armada kapal nelayan yang lebih modern maupun sarana pendukung lain yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan perikanan.
“Kalau pelaksanaannya berhasil dan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan, pemerintah pusat sudah menyampaikan ada kemungkinan dukungan lanjutan pada tahun depan,” ungkap Ade.
Dukungan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi berlanjut pada penguatan sarana produksi sehingga masyarakat pesisir PPU dapat memanfaatkan potensi kelautan secara lebih optimal.
“Bantuan lanjutan nantinya bisa berupa armada kapal nelayan yang lebih modern dan fasilitas pendukung lainnya. Harapannya potensi pesisir PPU bisa semakin maksimal dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Ade. (kim/adv)
Editor : Wawan