PROKAL.co, PENAJAM— Terobosan percepatan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui digitalisasi portal data yang digagas Dinas Sosial (Dissos) Penajam Paser Utara (PPU) terbukti membuahkan hasil signifikan dari sisi integrasi data kependudukan.
Disdukcapil PPU mencatat adanya kenaikan progres yang sangat positif dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat regional. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Andi Bachtiar Latief, mengungkapkan bahwa berdasarkan rekapitulasi data nasional, Kabupaten PPU sukses mencatatkan persentase tingkat pendaftaran tertinggi dibanding daerah lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. "Berdasarkan rekap progres nasional, dari total 69.126 Kepala Keluarga (KK) yang terdata di Kabupaten PPU, sebanyak 104 KK telah berhasil melakukan pendaftaran ke portal Perlinsos, atau setara dengan 0,15 persen. Angka persentase ini secara resmi menempatkan PPU di posisi teratas untuk tingkat pendaftaran KK di Kalimantan Timur," rinci Bachtiar, Rabu (2/9/2026).
Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur, capaian PPU berada cukup jauh di depan. Kota Samarinda menempati posisi kedua dengan jumlah 209 KK terdaftar dari total 301.550 KK atau sekitar 0,07 persen. Posisi selanjutnya disusul oleh Kabupaten Berau dengan 54 KK terdaftar dari 109.509 KK (0,05 persen), Kabupaten Paser dengan 51 KK dari 105.004 KK (0,05 persen), dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 125 KK dari 274.018 KK (0,05 persen). Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur mencatatkan 67 KK dari 166.186 KK (0,04 persen), serta Kabupaten Mahakam Ulu dengan 1 KK dari total 14.040 KK (0,01 persen).
Kendati progres pendaftaran terus menunjukkan tren positif, pihak Dissos maupun Disdukcapil PPU menegaskan bahwa proses penginputan data tidak berhenti di sini. “Pendataan dan verifikasi akan terus digenjot secara berkelanjutan hingga dapat memenuhi target cakupan warga secara komprehensif,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dissos PPU, Ainie mengungkapkan, mengenai hambatan yang dialami petugas maupun warga selama proses digitalisasi portal ini, instansi terkait menyatakan bahwa kendala yang ditemui masih dalam batas wajar dan dapat ditanggulangi dengan cepat. "Kendala teknis di lapangan sejauh ini relatif tidak ada yang prinsipil. Hambatan minor yang terjadi biasanya hanya terkait persoalan kestabilan jaringan internet di titik tertentu, dan itu merupakan hal yang biasa dalam proses digitalisasi," terang Ainie. (kim/adv)
Editor : Wawan