PROKAL.co, PENAJAM— Masyarakat Kecamatan Sepaku kini memiliki akses yang lebih dekat untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai membuka layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nusantara yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Layanan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Disdukcapil PPU bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan IKN, khususnya warga Sepaku.
Kepala Disdukcapil PPU Waluyo melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Andi Bachtiar Latief, mengatakan kehadiran layanan Disdukcapil di MPP Nusantara merupakan inisiatif OIKN.
Menurut dia, konsepnya adalah membawa sebagian layanan yang selama ini tersedia di kantor Disdukcapil PPU agar dapat diakses masyarakat langsung dari kawasan IKN.
“Layanan ini merupakan bagian dari upaya OIKN mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah sekitarnya. Jadi pelayanan adminduk yang biasa dilakukan di kantor Disdukcapil sekarang kami hadirkan juga di MPP Nusantara,” ujar Bachtiar.
MPP Nusantara mulai beroperasi pada Senin (31/8/2026). Lokasinya berada di Gedung Kantor Bersama 4 Tower 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Adapun layanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA.
Pada tahap awal, Disdukcapil PPU melakukan uji coba pelayanan selama dua hari, yakni Senin dan Selasa. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan adminduk reguler sebagaimana yang tersedia di kantor Disdukcapil.
Jenis layanan tersebut meliputi pengurusan pindah datang penduduk, perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya.
Respons masyarakat pun langsung terlihat sejak hari pertama pembukaan layanan.
Bachtiar mencatat hingga sebelum waktu istirahat siang, sekitar pukul 12.00 WITA, sudah ada delapan warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Mereka datang untuk mengurus pindah datang serta melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik.
“Hari pertama cukup baik. Sampai sekitar pukul 12.00 WITA, sudah ada delapan warga yang datang, terutama untuk layanan pindah datang dan perekaman sekaligus pencetakan KTP,” jelasnya.
Dari sisi pelaksanaan, layanan perdana tersebut berlangsung tanpa kendala teknis yang berarti. Bachtiar menyebut petugas Disdukcapil PPU sudah terbiasa dengan pola pelayanan langsung kepada masyarakat melalui program jemput bola.
Selama ini, Disdukcapil PPU memang rutin mendatangi desa dan kelurahan untuk memberikan pelayanan adminduk.
“Bagi petugas, pola pelayanannya sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kami memang setiap bulan menjalankan jemput bola ke desa dan kelurahan. Sekarang lokasinya saja yang berbeda karena dilaksanakan di kawasan OIKN,” katanya.
MPP Nusantara sendiri tidak hanya menyediakan layanan administrasi kependudukan. Fasilitas tersebut menjadi wadah pelayanan bersama yang melibatkan sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah.
Selain Disdukcapil PPU, terdapat Bapenda PPU, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Imigrasi, Samsat, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, PLN, serta Bankaltimtara yang turut membuka layanan.
Setelah seluruh instansi menyelesaikan tahapan uji coba dan memastikan sistem pelayanan berjalan stabil, MPP Nusantara direncanakan diresmikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Melihat respons masyarakat Sepaku, Disdukcapil PPU berharap keberadaan layanan tersebut dapat diperluas. Bachtiar berharap pelayanan adminduk di MPP Nusantara nantinya tidak hanya berlangsung dua hari dalam sebulan.
“Kalau melihat kebutuhan masyarakat, tentu kami berharap frekuensinya bisa ditambah. Kalau memungkinkan, pelayanan tidak hanya dua hari setiap bulan, tetapi bisa tersedia setiap hari. Masyarakat Sepaku terlihat sangat antusias,” ungkapnya.
Selain memperluas akses melalui MPP Nusantara, Disdukcapil PPU juga menyiapkan penguatan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan.
Pemerintah daerah tengah mengupayakan pengadaan perangkat kependudukan melalui anggaran perubahan 2026. Pengembangan fasilitas pelayanan tersebut juga direncanakan berlanjut ke Kecamatan Babulu pada 2027.
Dengan penambahan titik pelayanan, masyarakat di wilayah PPU diharapkan semakin mudah mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor Disdukcapil di tingkat kabupaten. (kim/adv)
Editor : Wawan