PROKAL.co, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat pengelolaan data kependudukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Salah satunya melalui pemanfaatan Website Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang terhubung dengan sistem BKKBN pusat.
Platform digital tersebut menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam menghimpun data mikro yang dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, Mu’allimin, mengatakan Website Kampung KB telah digunakan di daerah itu sejak 2020.
Menurutnya, keberadaan portal tersebut sangat membantu kader Kampung KB dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), terutama dalam memperbarui profil kependudukan di wilayah masing-masing.
“Mereka diwajibkan melakukan pembaruan profil kependudukan secara real-time,” kata Mu’allimin, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, Website Kampung KB memuat sejumlah informasi penting yang menjadi basis pemantauan kondisi masyarakat di tingkat lokal.
Data tersebut antara lain mencakup profil wilayah, mulai dari sejarah desa, potensi lokal, komoditas unggulan hingga struktur kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja).
Kemudian terdapat data demografi dan Bangga Kencana yang menyajikan grafik kependudukan secara otomatis, capaian program, serta kondisi akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi.
Portal itu juga menyediakan laporan intervensi, yang memuat dokumentasi kegiatan fisik Pokja, data logistik hingga galeri aktivitas.
“Serta Dashboard Kementerian yang memfasilitasi pemantauan multisektoral oleh berbagai lembaga pusat untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data,” jelasnya.
Namun, penerapan sistem digital tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan keterbatasan waktu kader yang memiliki berbagai aktivitas, sehingga pembaruan data terkadang tidak dapat dilakukan secara rutin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DP3AP2KB PPU mendorong setiap desa dan kelurahan menyiapkan operator khusus. Operator tersebut diharapkan didukung perangkat komputer yang memadai agar proses penginputan dan pemutakhiran data dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, operator di tingkat desa dan kelurahan telah dilengkapi Surat Keputusan (SK) dari pemerintah setempat sebagai dasar pelaksanaan tugas.
Bagi operator baru yang belum memperoleh pelatihan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, DP3AP2KB PPU juga menyiapkan pendampingan melalui kader maupun penyuluh tingkat kabupaten yang telah memiliki pengalaman.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membuat data Kampung KB lebih aktif diperbarui, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan.
“Langkah progresif ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola data yang akurat, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di PPU,” pungkasnya (kim/adv)
Editor : Wawan