PROKAL.co, BALIKPAPAN — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan TNI dalam mempersiapkan sistem pertahanan kawasan IKN.
Sejumlah persoalan kewilayahan turut disampaikan Pemkab PPU dalam Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengendalian Pembangunan Sistem Pertahanan IKN yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Blue Sky Hotel Balikpapan, Kamis (17/9/2026).
Rakor dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksma TNI Rudi Haryanto. Pertemuan membahas perkembangan sarana dan prasarana pertahanan, infrastruktur strategis, tata ruang, pertanahan serta kebutuhan lain yang masih harus diselesaikan menjelang kesiapan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan posisi geografis PPU yang menjadi bagian dari kawasan IKN membuat berbagai aspek kewilayahan perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem pertahanan dan keamanan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan Bandara Internasional Nusantara. Menurut Tohar, keberadaan fasilitas strategis tersebut perlu diikuti penyesuaian regulasi, tata ruang serta aspek pertahanan dan keamanan.
Pemkab PPU juga mendorong penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan fasilitas strategis. Selain itu, pelabuhan yang berada di wilayah PPU dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan logistik pembangunan dan operasional IKN.
Penguatan konektivitas infrastruktur antara PPU dan kawasan IKN juga menjadi salah satu catatan yang disampaikan dalam rakor.
“Pembangunan IKN diharapkan memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah sekitar, bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ujar Tohar.
Selain pertahanan dan infrastruktur, aspek mitigasi bencana turut menjadi perhatian. PPU memiliki sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami banjir ketika musim hujan, sementara pada musim kemarau terdapat risiko kebakaran dan kekeringan.
Tohar juga menyoroti potensi sektor pertanian di Kecamatan Babulu yang mencapai sekitar 8.500–8.600 hektare. Lahan tersebut dinilai memiliki peran dalam mendukung ketahanan pangan bagi kawasan IKN.
Namun, menurutnya, optimalisasi potensi pertanian tersebut masih membutuhkan dukungan infrastruktur, khususnya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi.
Sementara itu, Laksma TNI Rudi Haryanto mengatakan rakor digelar untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan kesiapan sistem pertahanan IKN.
Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat membuat berbagai persoalan terkait pertahanan, tata ruang, lahan, infrastruktur hingga kebutuhan pendukung IKN ditindaklanjuti secara terukur dan terintegrasi. (bs/adv)
Editor : Wawan