PROKAL.co, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membawa sejumlah usulan pembangunan infrastruktur strategis saat melakukan audiensi dengan Kementerian Infrastruktur di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dua proyek yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut yakni pembangunan Pelabuhan Nenang dan peningkatan konektivitas melalui Jembatan Riko. Pemkab PPU menilai kedua infrastruktur itu berpotensi memberikan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mengoptimalkan posisi strategis PPU, terlebih daerah tersebut berada dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain Pelabuhan Nenang dan Jembatan Riko, Pemkab PPU turut mengusulkan pengembangan fungsi Bandara VVIP IKN serta dukungan terhadap sejumlah sektor unggulan daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai IV Gedung Kementerian Infrastruktur tersebut, Mudyat memaparkan potensi wilayah sekaligus kebutuhan infrastruktur yang dinilai penting untuk memperluas pemerataan pembangunan di PPU.
Salah satu yang ditekankan adalah rencana pembangunan Pelabuhan Nenang. Mudyat menilai lokasi pelabuhan memiliki posisi strategis karena dinilai tidak mengganggu alur pelayaran di kawasan Teluk Balikpapan.
“Pelabuhan Nenang ini kalau nanti dapat terbangun sebenarnya ini adalah makanan bagi kami di daerah, karena posisi pelabuhan ini sangat strategis dan tidak mengganggu alur pelayaran yang melintasi Teluk Balikpapan,” ujar Mudyat.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut dapat membuka peluang pengembangan aktivitas ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas logistik di wilayah PPU.
Sementara Jembatan Riko didorong untuk ditingkatkan karena dinilai memiliki peran penting dalam memperlancar konektivitas antarkawasan. Pemkab PPU berharap pembangunan tersebut dapat mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi barang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terhubung.
Dorong Bandara VVIP Layani Penerbangan Internasional
Selain pelabuhan dan jembatan, Mudyat juga menyampaikan harapan agar Bandara VVIP IKN yang berada di wilayah administratif PPU dapat dikembangkan dengan fungsi yang lebih luas.
Pemkab PPU mendorong agar bandara tersebut nantinya dapat melayani penerbangan internasional, termasuk kemungkinan menjadi salah satu pintu keberangkatan dan kedatangan jemaah haji.
“Kami juga menginginkan bahwa Bandara VVIP yang sejatinya masuk wilayah PPU nantinya dapat difungsikan sebagai bandara internasional, seperti keberangkatan haji misalnya, karena landasan kami cukup besar,” lanjutnya.
Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kapasitas landasan pacu bandara yang dinilai mampu mendukung operasional pesawat berukuran besar.
Kementerian Akan Cek Langsung
Kementerian Infrastruktur menyambut usulan yang disampaikan Pemkab PPU. Staf Khusus Menko Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina, mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap berbagai usulan tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu melihat kondisi lapangan sebelum menentukan proyek yang dapat diprioritaskan.
“Usulan ini kami terima dan akan kami laporkan, dan nanti kami juga akan mengirimkan perwakilan untuk cek ke lokasi untuk memetakan usulan mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu,” ucap Agus.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.
Pemkab PPU berharap pembahasan tersebut berlanjut ke koordinasi teknis dan peninjauan lapangan sehingga usulan pembangunan yang disampaikan dapat dipetakan berdasarkan kebutuhan, kesiapan dan kewenangan masing-masing pihak.
Dengan posisi PPU yang berdekatan dengan kawasan IKN serta memiliki potensi pelabuhan, pertanian, perikanan dan infrastruktur strategis, pemerintah daerah mendorong pembangunan yang terintegrasi untuk memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Audiensi turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin, Direktur Perumda Danum Taka Abdul Rasyid, Kepala Dishub PPU Agus Dahlan, Plt Kepala Bapelitbang Ade Embong, Plt Kepala Dinas PUPR Muhajir, Kabag Prokopim Tamrin dan Kabag Umum Muktar.
Dari pemerintah pusat hadir Agust Jovan Latuconsina, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sora Lokita, Asdep Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Djuang F Sodikin, Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi M. Burhanudin Borut, serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Lauti Nia.(bs/adv)
Editor : Wawan