PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memperkuat strategi pembangunan ekonomi dengan pendekatan hulu hingga hilir. Penguatan sektor produksi, investasi, infrastruktur hingga pengembangan usaha kecil diarahkan menjadi satu rangkaian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah tersebut menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, terutama setelah terjadi penataan kelembagaan yang memisahkan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari Badan Pendapatan Umum (BPU).
Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) Bapelitbang PPU, Budi Heriyadi, mengatakan pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial. Penguatan harus dimulai dari sektor hulu hingga menciptakan nilai tambah pada produk yang dihasilkan masyarakat.
“Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan hulu-hilir yang terstruktur,” kata Budi dalam Forum Komunikasi Publik yang digelar Bapelitbang PPU.
Pada tahap awal, pemerintah akan mendorong optimalisasi sektor hulu dengan memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah terkait, khususnya sektor pertanian dan perikanan. Peningkatan produktivitas di sektor tersebut dinilai menjadi fondasi sebelum daerah masuk ke tahap pengembangan ekonomi yang lebih luas.
Setelah sektor produksi diperkuat, strategi berikutnya diarahkan pada pembangunan ekosistem bisnis melalui peningkatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu. Infrastruktur juga menjadi bagian penting karena konektivitas yang baik akan menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa.
Namun, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah. Bapelitbang juga mendorong hilirisasi agar produk lokal memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Selanjutnya terkait dengan hilirisasi dan nilai tambah, bagaimana usaha kecil seperti IKM dan UMKM di PPU bisa berkembang sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Budi.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang membutuhkan perhatian dan masukan bersama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan. Salah satunya konektivitas, yakni mengidentifikasi hambatan infrastruktur yang masih mengganggu pergerakan barang dan jasa.
Kemudian komoditas dan hilirisasi. Potensi lokal perlu diolah lebih lanjut sehingga tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Aspek lainnya adalah investasi dan UMKM. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih mudah sekaligus memastikan pelaku usaha lokal memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang.
“Selain itu, pangan, air, dan lingkungan. Memastikan keberlanjutan sumber daya alam seiring dengan pertumbuhan wilayah,” rincinya.
Kepala Bapelitbang PPU, Ade Embongbulan, menambahkan bahwa seluruh agenda tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni mengawal pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi, infrastruktur serta sumber daya alam secara berkelanjutan.
Menurut Ade, fungsi perangkat daerah tidak seluruhnya berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung. Sebagian memiliki peran strategis dalam menyediakan data, melakukan analisis hingga menindaklanjuti hasil kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Fungsi tersebut kemudian berkaitan dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev) dalam memastikan berbagai masukan dapat diterjemahkan menjadi perencanaan yang lebih terarah.
“Jadi biasanya akan ada usulan-usulan dari masyarakat atau kelompok yang berorientasi kepada pelayanan pertumbuhan di bidang ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan sumber daya alam,” tutup Ade.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi PPU diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga memastikan potensi lokal, infrastruktur, investasi, UMKM, ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dapat bergerak dalam satu ekosistem pembangunan. (kim/adv)
Editor : Wawan