Kemarau dan Banjir Jadi Tantangan, PPU Evaluasi Pengelolaan Jaringan Irigasi

Wawan • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 18:06 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU H. Tohar.
Sekda PPU H. Tohar.

 

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong penguatan infrastruktur pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Pasalnya, dari potensi lahan pertanian sekitar 8.600 hektare, baru sekitar 1.300 hektare yang telah terjangkau sistem irigasi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Sidang Komisi Irigasi Tahun 2026 yang digelar Pemkab PPU. Forum ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta kelompok petani untuk membahas persoalan dan merumuskan strategi pengelolaan jaringan irigasi.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU H. Tohar, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV, sejumlah perangkat daerah terkait, serta pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) se-Kabupaten PPU.

Dalam sambutannya, Tohar menyampaikan bahwa sidang komisi irigasi memiliki peran penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pengelolaan sumber daya air. Pembahasan mencakup kondisi infrastruktur, cakupan wilayah layanan irigasi, hingga kebutuhan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi sektor pertanian PPU adalah ketersediaan air, terutama ketika musim kemarau berlangsung cukup panjang. Kondisi tersebut berdampak terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian, khususnya kawasan yang masih mengandalkan sistem tadah hujan.

"Kondisi tersebut berdampak terhadap kebutuhan air sektor pertanian, terutama pada wilayah yang masih bergantung pada sistem tadah hujan," kata Tohar, Rabu (18/11).

Selain persoalan kekeringan, sejumlah wilayah juga menghadapi ancaman banjir ketika musim penghujan tiba. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Desa Karang Jinawi dan Kelurahan Sepaku, serta wilayah Babulu, khususnya Desa Sumber Sari dan Rawa Mulia.

Tohar mengatakan, persoalan tersebut membutuhkan penanganan secara berkelanjutan, terutama melalui pemeliharaan sungai dan kanal. Pengendalian sedimentasi serta pembersihan gulma pada saluran irigasi juga perlu dilakukan agar aliran air tetap lancar.

"Penanganannya memerlukan pemeliharaan sungai dan kanal secara berkelanjutan, termasuk pengendalian sedimentasi serta pembersihan gulma pada saluran irigasi," tuturnya.

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Tohar menilai pembangunan infrastruktur pengairan harus menjadi perhatian bersama. Sebab, potensi lahan pertanian yang cukup luas belum sepenuhnya didukung jaringan irigasi yang memadai.

Menurutnya, ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Karena itu, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi dibutuhkan untuk memastikan air dari sumbernya dapat dialirkan hingga ke lahan pertanian.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi.

Tidak hanya pemerintah, keterlibatan kelompok P3A bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa juga dinilai penting. Para petani diharapkan ikut menjaga jaringan irigasi melalui pemeliharaan ringan, gotong royong, serta pembersihan saluran secara berkala.

Tohar turut mengingatkan para petani agar mengantisipasi kondisi musim hujan 2026 yang diperkirakan relatif pendek dengan intensitas curah hujan rendah. Penyesuaian waktu tanam dan kesiapan jaringan irigasi perlu diperhatikan agar kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi.

Persoalan alih fungsi lahan pertanian juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Menurutnya, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dibarengi dukungan nyata pemerintah, terutama melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pertanian.

Dengan dukungan tersebut, lahan produktif diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi petani.

Melalui Sidang Komisi Irigasi Tahun 2026, Pemkab PPU berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kesepahaman dalam menentukan prioritas pembangunan dan penanganan jaringan irigasi. Hasil pembahasan forum ini diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut untuk memperluas layanan pengairan, mengoptimalkan potensi lahan pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. (bs/adv)

Editor : Wawan
ADV PEMKAB PPU pemkab ppu