Keterisian Data Tahunan PPU Capai 92,73 Persen, Sekda Minta OPD Perkuat Validitas Data

Wawan • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 17:19 WIB
Pemkab Penajam Paser Utara terus memperkuat tata kelola data pembangunan melalui Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026.
Pemkab Penajam Paser Utara terus memperkuat tata kelola data pembangunan melalui Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026.

 

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat tata kelola data pembangunan melalui Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026. Hingga tahun ini, keterisian data tahunan tercatat mencapai 92,73 persen, sedangkan data periodik baru mencapai 72,91 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam forum yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Bupati PPU Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Dalam arahannya, Tohar menegaskan bahwa data merupakan referensi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap data yang dihasilkan perangkat daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Menurutnya, seluruh OPD dan instansi vertikal memiliki tanggung jawab sebagai produsen data. Peran tersebut sangat penting karena kualitas data yang dihasilkan sejak tahap awal akan menentukan ketepatan kebijakan dan program pemerintah.

"Merencanakan pembangunan tanpa data ibarat menyusun perencanaan dengan mata tertutup. Karena itu, data yang diproduksi harus valid, dikelola sumber daya manusia yang kapabel, dimasukkan berdasarkan fakta empiris bukan opini, serta disusun secara terstruktur agar mudah dipahami," ujar Tohar.

Ia menjelaskan, dalam ekosistem Satu Data Indonesia, produsen data bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.

Sinergi ketiga unsur tersebut diperlukan agar data yang dihimpun dari berbagai perangkat daerah memiliki standar yang selaras, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Tohar juga mengingatkan pentingnya konsistensi perangkat daerah dalam memperbarui data, terutama informasi yang bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Menurutnya, ketepatan data memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan program pemerintah. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan stunting berdasarkan lokus desa dan kelurahan, pembinaan seni budaya, hingga pemetaan persoalan sosial masyarakat.

"Ada tiga kunci utama yang harus dipegang bersama, yakni kepedulian terhadap data yang dihasilkan, pemeliharaan berkala terutama untuk data dinamis, serta tata kelola yang baik mulai dari tahap penginputan hingga pemanfaatannya kembali," tegasnya.

Forum Satu Data Kabupaten PPU 2026 turut menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPS PPU, perwakilan Polres PPU, Kejaksaan Negeri PPU, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Agama Penajam, KPU PPU, Perumda Air Minum Danum Taka, serta PT ASDP.

Sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU juga mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Sekretariat DPRD, Bapelitbang, Bapenda, Kesbangpol, BPBD, Disdikpora, Dinas PUPR, Perkimtan, DPKP, Dinsos, Disnakertrans, DP3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan, DLH, Disdukcapil, DPMD, Dishub, Diskominfo, Diskukmperindag, DPMPTSP, Disbudpar, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Satpol PP, serta Camat Babulu.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab PPU juga menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan Satu Data Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meraih peringkat pertama. Posisi kedua ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sedangkan peringkat ketiga diraih Dinas Ketahanan Pangan.

Tohar berharap forum tersebut dapat memperkuat koordinasi dan jejaring pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah. Dengan data yang semakin akurat, terpadu, dan diperbarui secara berkala, perencanaan pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Semoga melalui forum ini, alur dan jejaring pengelolaan data di Kabupaten PPU semakin solid sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran," pungkasnya. (bs/adv)

Editor : Wawan
ADV PEMKAB PPU pemkab ppu