Mulai 2027, DPMD PPU Usulkan Kenaikan Insentif Kader Posyandu Desa

Wawan • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 18:45 WIB
DPMD PPU mengusulkan kenaikan insentif kader Posyandu desa dari sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu per orang setiap bulan.
DPMD PPU mengusulkan kenaikan insentif kader Posyandu desa dari sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu per orang setiap bulan.

 

PROKAL.co, PENAJAM – Kabar baik bagi kader Posyandu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU mengusulkan kenaikan insentif kader Posyandu desa dari sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu per orang setiap bulan.

Penyesuaian tersebut direncanakan mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2027. Usulan ini mempertimbangkan semakin luasnya peran dan tanggung jawab kader Posyandu setelah adanya transformasi kelembagaan.

Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, menjelaskan bahwa Posyandu kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat. Lembaga tersebut telah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat sekaligus lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra pemerintah desa dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya, perubahan tersebut membuat tugas kader Posyandu semakin berkembang. Jika sebelumnya lebih banyak berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, kini peran Posyandu mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.

Perluasan cakupan pelayanan itu turut meningkatkan tanggung jawab kader dalam membantu pemerintah desa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kader Posyandu tidak hanya terlibat dalam kegiatan pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu mengidentifikasi kebutuhan warga, melakukan pendataan sasaran pelayanan, menyampaikan informasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program.

“Dengan semakin luasnya peran Posyandu, tentu perlu diimbangi dengan dukungan pemerintah desa yang memadai, termasuk pemberian insentif yang proporsional dengan tugas dan tanggung jawab kader,” jelas Tita, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, peningkatan insentif menjadi salah satu bentuk dukungan agar kader dapat menjalankan tugas secara optimal. Apalagi, keberadaan mereka memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di lingkungan desa.

Selain mempertimbangkan transformasi Posyandu, DPMD PPU juga memperhatikan rencana penyesuaian insentif bagi kader Posyandu di wilayah kelurahan. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027.

Penyelarasan kebijakan pemberian insentif bagi kader desa dan kelurahan diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat. Meski demikian, Tita menegaskan bahwa pengaturannya tetap memperhatikan perbedaan sumber pendanaan serta ketentuan penganggaran yang berlaku di masing-masing wilayah.

Usulan kenaikan insentif kader Posyandu desa tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027.

DPMD PPU berharap rencana penyesuaian ini dapat meningkatkan dukungan terhadap para kader sehingga mereka semakin termotivasi dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, peran Posyandu sebagai mitra pemerintah desa dapat semakin optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (bs/adv)

Editor : Wawan
ADV PEMKAB PPU pemkab ppu