BALIKPAPAN – Urgensi penanganan simpang berdarah Muara Rapak kembali menjadi sorotan utama di parlemen. DPRD Kota Balikpapan secara resmi mendorong percepatan pembangunan jembatan layang (flyover) di kawasan turunan maut tersebut guna meminimalisir risiko kecelakaan yang terus membayangi salah satu jalur tersibuk di Kota Minyak.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur ini telah dimasukkan dalam agenda perencanaan daerah dengan target pembahasan intensif untuk tahun anggaran 2027. Menurutnya, proyek ini bukan lagi sekadar wacana fisik, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat.
“Simpang Muara Rapak memerlukan penanganan serius. Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota agar proyek ini menjadi prioritas utama ke depan,” tegas Yusri.
Meskipun dokumen perencanaan hingga Detail Engineering Design (DED) dikabarkan sudah tersedia, realisasi proyek ini menghadapi tantangan birokrasi. Mengingat status jalan di kawasan tersebut merupakan jalan provinsi, DPRD Balikpapan kini tengah bersiap menjalin komunikasi lintas pemerintahan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Yusri menambahkan, pihaknya akan menggandeng anggota legislatif tingkat provinsi asal daerah pemilihan Balikpapan untuk memperkuat lobi kebijakan dan dukungan anggaran. "Aspirasi ini akan kami bawa ke tingkat provinsi agar benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur," imbuhnya.
Dorongan kuat dari legislatif ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan melalui dokumen perencanaan resmi. Dengan kesiapan naskah teknis yang sudah ada, proyek flyover diharapkan tidak lagi tertunda demi menciptakan rasa aman bagi ribuan pengendara yang melintas setiap harinya di tanjakan ikonik namun berbahaya tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria