BALIKPAPAN – Di tengah bayang-bayang krisis pasokan elpiji yang menghantui warga Kota Beriman, seruan untuk menghidupkan kembali proyek Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga semakin menguat. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, mendesak pemerintah pusat untuk tidak membiarkan proyek ini jalan di tempat dan segera melanjutkan perluasannya di seluruh pelosok kota.
Dalam sesi talkshow di radio KPFM Balikpapan pada Kamis (5/3/2026), Jafar menekankan bahwa Jargas adalah kunci untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap gas tabung. Selain lebih praktis, Jargas dinilai jauh lebih ekonomis bagi dompet warga kelas menengah ke bawah.
“Karena Jargas ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap elpiji, sekaligus harganya juga lebih murah,” ujar Jafar lugas.
Namun, harapan masyarakat ini seolah masih membentur dinding birokrasi di tingkat pusat. Jafar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya sudah bergerak aktif menyurati kementerian terkait melalui bagian perekonomian. Sayangnya, hingga kini jawaban pasti dari Jakarta tak kunjung turun.
“Saya sudah menanyakan hal ini ke bagian perekonomian. Beberapa waktu lalu memang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah ke kementerian, tetapi sampai sekarang belum diketahui bagaimana jawabannya,” keluhnya.
Padahal, cakupan Jargas di Balikpapan saat ini masih sangat minim. Dari enam kecamatan yang ada, fasilitas ini baru menyentuh sebagian kecil wilayah di Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah. Sementara untuk wilayah Balikpapan Utara, pipa gas baru sekadar menjangkau kawasan Muara Rapak. Ketimpangan ini membuat warga di wilayah lain merasa dianaktirikan dalam hal pemenuhan energi murah.
“Masih banyak wilayah yang belum terpasang jaringan gas. Karena itu kami meminta agar program ini dapat dilanjutkan kembali, minimal untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan LPG,” jelas Jafar menambahkan.
Situasi kian pelik lantaran kuota elpiji untuk Balikpapan justru dilaporkan mengalami penyusutan. Padahal, pemerintah daerah telah berupaya mengajukan kenaikan kuota dari 19.000 metrik ton pada tahun 2025 menjadi 25.000 metrik ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Yang menjadi persoalan, justru sekarang terjadi pengurangan kuota. Padahal sebelumnya sudah diajukan penambahan,” pungkas Jafar. (*)
Editor : Indra Zakaria