BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyusun langkah besar untuk mempercantik salah satu ikon perdagangan legendarisnya, Pasar Inpres Kebun Sayur. Tak tanggung-tanggung, anggaran senilai Rp180 miliar diusulkan kepada pemerintah pusat demi merombak total pasar yang telah berdiri sejak tahun 1980 tersebut.
Usulan ambisius ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, saat melakukan audiensi khusus dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Jakarta pada Selasa (3/3/2026). Proposal ini menjadi angin segar bagi sekitar 599 pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di pasar seluas 1,7 hektare tersebut.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, yang turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa respon dari pusat sangat menggembirakan. Mengingat nilai proyek yang cukup besar, Menteri Perdagangan siap memberikan "karpet merah" berupa rekomendasi khusus.
“Karena nilai yang diajukan mencapai Rp180 miliar, maka Menteri Perdagangan menyatakan siap memberikan rekomendasi kepada Kementerian PUPR,” jelas Haemusri saat ditemui di Balai Kota Balikpapan, Kamis (5/5/2026).
Mekanisme ini diperlukan karena anggaran di atas Rp11 miliar biasanya dialokasikan melalui kementerian teknis seperti Pekerjaan Umum (PU). Haemusri optimistis jika proses administrasi dan input sistem di Kemendag berjalan mulus, fisik bangunan baru bisa mulai terlihat pada tahun 2027 atau 2028.
Salah satu kartu as yang digunakan Pemkot Balikpapan dalam proposalnya adalah posisi strategis kota ini sebagai Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasar Inpres Kebun Sayur bukan sekadar tempat jual beli, melainkan destinasi wisata belanja oleh-oleh khas Kalimantan yang menjadi wajah kota di mata pendatang dan wisatawan.
“Pasar ini merupakan salah satu ikon perdagangan di Balikpapan dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas UMKM,” tegas Haemusri.
Meski menaruh harapan besar pada dana pusat, Pemkot Balikpapan tidak ingin berspekulasi. Haemusri menegaskan bahwa pihaknya tetap menyiapkan skenario cadangan jika dukungan APBN terkendala. “Kami tetap menyiapkan opsi lain, baik melalui APBD maupun dukungan dari pemerintah provinsi,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria