BALIKPAPAN — Pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Balikpapan kini memicu polemik di kursi legislatif. Proyek yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Baru Ulu tersebut dilaporkan mandek dengan progres pembangunan yang baru menyentuh angka 17 persen, padahal anggaran jumbo telah dikucurkan sejak dua tahun lalu.
Merespons kondisi tersebut, Fraksi PDIP DPRD Kota Balikpapan secara konsisten mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Dorongan ini bertujuan untuk mengusut tuntas penyebab lambatnya pengerjaan fasilitas kesehatan yang sangat dinanti masyarakat tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Balikpapan, Haris, mengungkapkan bahwa usulan ini sebenarnya sudah disampaikan sejak 22 Januari 2026 dan telah mendapat dukungan dari sejumlah fraksi lain, termasuk PKB, NasDem, dan Gerindra.
“Fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten mendorong pembentukan Pansus RS Sayang Ibu. Kita perlu tahu secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi di balik mandeknya proyek ini,” tegas Haris saat ditemui di ruang Fraksi PDIP, Senin (9/3/2026).
Proyek dengan nilai anggaran fantastis mencapai lebih dari Rp100 miliar ini sejatinya ditargetkan rampung pada tahun 2025. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang kontras. Baru terlihat pancangan bangunan di sisi kiri dan kanan lahan, sementara pekerjaan urukan tanah dikabarkan belum tersentuh sama sekali.
Haris menyoroti ketimpangan antara progres fisik dengan realisasi keuangan, mengingat kontraktor pemenang proyek diketahui sudah menerima uang muka.
“Anggarannya sekitar Rp106 miliar. Seharusnya sudah rampung tahun lalu, tapi kenyataannya baru 17 persen. Ini tidak bisa dibiarkan karena masyarakat Balikpapan yang dirugikan jika fasilitas kesehatan ini tidak kunjung selesai,” tambahnya.
Melalui Pansus, DPRD ingin membedah secara transparan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan oleh pemerintah kota. Langkah ini juga menjadi pijakan bagi DPRD untuk menentukan sikap terkait usulan anggaran lanjutan di masa depan. Haris memperingatkan bahwa tanpa transparansi dan penjelasan jujur—termasuk kemungkinan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menolak pengajuan anggaran tambahan.
DPRD Balikpapan kini menunggu keputusan dari pimpinan dewan untuk melegalkan langkah pansus tersebut demi memastikan proyek yang bersumber dari uang rakyat ini benar-benar berjalan sesuai jalurnya untuk kepentingan publik. (*)
Editor : Indra Zakaria