PROKAL.co, BALIKPAPAN- Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Balikpapan berlangsung tanpa aksi demonstrasi di jalan. Ratusan pekerja justru memilih pendekatan berbeda dengan duduk bersama pemerintah dalam forum dialog terbuka yang digelar di Auditorium Balai Kota, Jumat (1/5)
Mengangkat tema “Kolaborasi Mewujudkan Kemajuan Industri Kesejahteraan Pekerja”, peringatan tahun ini menjadi ruang komunikasi langsung antara buruh dan pemangku kebijakan. Suasana berlangsung kondusif, namun tetap diwarnai penyampaian aspirasi secara terbuka dari kalangan pekerja.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dalam kesempatan itu menegaskan posisinya tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas buruh. Ia mengaku memahami dinamika dunia kerja karena pernah merasakan langsung sebagai tenaga bongkar muat hingga memimpin Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh. Saya memahami kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya,” ujarnya di hadapan peserta dialog.
Menurut Rahmad, pengalaman tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja. Ia juga memaparkan kondisi ekonomi Balikpapan yang dinilai cukup stabil, dengan tingkat kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen, didorong oleh investasi dan terbukanya lapangan kerja.
Meski demikian, forum dialog tidak lepas dari sorotan kritis. Perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan, Budi Satria, menyoroti praktik outsourcing yang dinilai masih menjadi sumber ketidakpastian bagi pekerja.
“Setiap tahun kami harus menghadapi ketidakpastian. Ini yang membuat pekerja merasa tidak aman,” tegasnya.
Selain isu outsourcing, buruh juga menyuarakan tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) serta penguatan hubungan industrial yang lebih adil dan berimbang. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung dalam forum, menggantikan pola unjuk rasa yang selama ini identik dengan peringatan May Day.
Menanggapi hal itu, Rahmad menyatakan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan terkait penghapusan outsourcing merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami di daerah akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” katanya.
Ia juga mencontohkan praktik di perusahaan yang pernah dikelolanya, di mana pekerja berprestasi memiliki peluang untuk diangkat menjadi karyawan tetap setelah dua tahun masa kerja.
Di akhir forum, Rahmad mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, komunikasi terbuka akan membuka peluang terciptanya kebijakan yang lebih adil. “Kalau kita duduk bersama, peluang solusi jauh lebih besar,” pungkasnya. (adv/kominfobpn)
Editor : Wawan