BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah proaktif untuk memperkuat mesin birokrasinya. Sebanyak 1.000 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi diusulkan untuk tahun anggaran 2026. Strategi ini diambil guna mengantisipasi gelombang pensiun massal di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus merespons beban kerja yang meningkat seiring peran kota sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo, mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga baru di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah sangat mendesak. Sektor pelayanan dasar dan tenaga teknis menjadi prioritas utama dalam usulan kali ini.
"Setiap tahun, jumlah ASN yang memasuki masa purna tugas terus bertambah. Di sisi lain, ekspektasi dan kebutuhan layanan masyarakat terus naik. Penambahan formasi ini krusial agar ritme pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan," jelas Purnomo pada Sabtu (9/5).
Terlebih dengan hadirnya IKN, Balikpapan dituntut memiliki aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan kota yang kian dinamis. Meski angka seribu formasi telah diajukan, kepastiannya kini bergantung pada evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Purnomo menjelaskan bahwa restu dari pusat sangat bergantung pada kesehatan finansial daerah.
Salah satu syarat mutlak adalah proporsi belanja pegawai dalam APBD yang idealnya tidak melebihi angka 30 persen. "Jika kemampuan fiskal daerah dinilai stabil dan belanja pegawai kita masih dalam koridor aturan, kami optimis usulan ini akan mendapatkan persetujuan maksimal," tambahnya. Jika berkaca pada skema rekrutmen tahun-tahun sebelumnya, tahapan seleksi CPNS 2026 diprediksi akan bergulir pada periode September hingga Oktober mendatang. Namun, jadwal resmi masih harus menunggu ketetapan dari pemerintah pusat.
Melalui rekrutmen ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menjaring talenta muda yang profesional untuk membangun birokrasi modern berbasis kompetensi. BKPSDM juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan hanya merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah guna menghindari praktik penipuan yang kerap mencatut momentum pendaftaran CPNS. (rif/yud)
Editor : Indra Zakaria