BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk melindungi sektor pelayanan dasar masyarakat di tengah pengetatan anggaran daerah. Meski postur anggaran mengalami penurunan hingga Rp900 miliar dalam setahun, alokasi mandatory spending untuk sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak akan terpangkas.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjamin berbagai program prioritas warga tetap berjalan penuh. Bantuan seragam gratis, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan cuma-cuma, serta kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3 dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non-upah dijamin tetap aman dengan alokasi anggaran kesehatan yang dialokasikan mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun.
Namun, Bagus membeberkan bahwa imbas penyesuaian fiskal tersebut sangat berpengaruh pada belanja pembangunan fisik.
“Dampak efisiensi ini memang paling dirasakan pada pembangunan fisik atau infrastruktur baru,” aku Bagus Susetyo.
Guna menjembatani keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut, Pemkot Balikpapan mengimbau seluruh korporasi skala besar yang memutar roda bisnisnya di Balikpapan agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara proporsional untuk kepentingan daerah tempat mereka beroperasi.
“Perusahaan besar yang beroperasi di Balikpapan semestinya menyalurkan program CSR secara proporsional untuk daerah tempat mereka beroperasi, tidak hanya terpusat di tingkat nasional atau provinsi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Balikpapan menyodorkan sejumlah ruang kolaborasi strategis yang dapat digarap menggunakan dana CSR perusahaan. Beberapa program yang ditawarkan meliputi proyek revitalisasi taman kota, penataan kawasan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan sistem bank sampah di tingkat RT, hingga pembenahan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan kampung nelayan. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co