BALIKPAPAN – Menghadapi potensi sekitar Rp425 miliar dana daerah yang terancam tak tersalurkan hingga akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengambil langkah strategis dengan merangkul dunia usaha. Pemkot mengajak para pelaku industri untuk memperkuat sinergi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) guna menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
Kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami penurunan tersebut dipaparkan secara terbuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II Forum TJSLP/CSR di Aula Bappedalitbang Kota Balikpapan, Kamis (13/8/2026). Agus Budi menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan untuk mengeluh, melainkan sebagai bentuk keterbukaan agar situasi keuangan daerah dapat direspons bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kondisi keuangan seluruh daerah di Indonesia, termasuk Balikpapan, saat ini sedang mengalami penurunan. Karena itu, kami melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran dengan fokus pada belanja operasional. Meski demikian, kami pastikan belanja layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dan terus dipertahankan,” ujar Agus Budi.
Guna menopang berbagai kebutuhan penanganan masalah kota di tengah efisiensi anggaran, Pemkot Balikpapan menawarkan empat sektor prioritas untuk dikolaborasikan bersama dana CSR perusahaan. Sektor pertama difokuskan pada penguatan ketahanan pangan daerah melalui program Tani Camp, budidaya hidroponik, hingga penyediaan sarana budidaya lele dan kangkung dalam ember di pekarangan rumah warga. Langkah ini dinilai penting untuk membantu mengendalikan laju inflasi kota, terutama pada komoditas cabai.
Sektor kedua berkaitan erat dengan perluasan jaminan dan perlindungan sosial. Perusahaan diharapkan dapat membantu memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan bagi warga dan pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Selanjutnya, sektor ketiga dan keempat menyasar suksesnya Sensus Ekonomi 2026 dan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Agus Budi mendorong perusahaan untuk mengimbau seluruh karyawan, baik pegawai tetap maupun outsourcing, agar aktif mengisi pendataan mandiri. Langkah ini krusial mengingat Balikpapan memiliki dinamika pengangguran yang memerlukan basis data akurat untuk intervensi kebijakan serta perlindungan bagi pekerja jika sewaktu-waktu terdampak PHK.
Sebagai bentuk pengawasan dan komitmen bersama, Pemkot Balikpapan mengusulkan adanya evaluasi berkala setiap triwulan agar setiap program kolaborasi CSR yang disepakati dapat terpantau secara transparan dan berjalan tepat sasaran. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co