PROKAL.co,BALIKPAPAN-Pengembangan Balikpapan City Trans (Bacitra) menuju sistem transportasi terintegrasi tidak hanya berfokus pada penataan jalur dan konektivitas antarmoda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan juga mulai memikirkan keberlangsungan usaha Angkutan Kota (Angkot), agar kehadiran layanan transportasi baru tidak menggerus mata pencaharian sopir yang sudah lebih dulu beroperasi.
Langkah ini disiapkan menjelang rencana serah terima pengelolaan Bacitra kepada Pemkot Balikpapan pada Juli 2027. Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan segera membentuk tim untuk menyusun kajian integrasi angkutan umum secara menyeluruh.
Kepala Dishub Balikpapan Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan, kajian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud agar penataan transportasi memperhatikan empat jenis angkutan, yakni kendaraan pribadi, angkutan berbasis aplikasi atau online, angkutan umum, dan angkot.
Menurutnya, pengembangan Bacitra harus berjalan seiring dengan penataan angkutan yang telah lebih dahulu melayani masyarakat. Karena itu, para sopir angkot perlu dilibatkan dalam pembahasan rute maupun kebijakan transportasi ke depan.
“Usulan teman-teman angkutan kota kami akan merespons positif untuk lebih berkomunikasi dan melibatkan seluruh sopir angkot dalam pengambilan kebijakan jalur atau rute baru yang akan dilewati Bacitra,” ujarnya, saat di konfirmasi pada hari Minggu (15/11/2026).
Fadli menjelaskan, kajian integrasi tidak sebatas menentukan titik pertemuan dan keterhubungan rute. Dishub juga akan mengevaluasi kondisi angkot yang masih beroperasi, mulai dari kelayakan kendaraan, pemenuhan kewajiban uji kendaraan bermotor (KIR), hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Keberadaan terminal tipe C juga masuk dalam aspek yang akan dikaji untuk mendukung penataan jaringan angkutan umum.
Ia menegaskan, kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan teknis demi menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang. Dengan demikian, integrasi transportasi sekaligus menjadi momentum meningkatkan kualitas layanan angkot.
Di sisi lain, pemerintah tidak ingin perubahan sistem transportasi justru mengabaikan kondisi ekonomi para pengemudi. Komunikasi dengan sopir angkot diperlukan untuk mengetahui kebutuhan operasional, jalur pelayanan yang selama ini berjalan, serta potensi dampak perubahan rute Bacitra terhadap pendapatan mereka.
“Pemerintah Kota Balikpapan akan senantiasa memperhatikan dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pengemudi angkutan kota,” katanya.
Fadli berharap, keterlibatan para pengemudi sejak tahap perencanaan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.(Adv Diskominfo Balikpapan).
Editor : Wawan