PROKAL.co,BALIKPAPAN– Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Pemerintah kota mulai mengandalkan digitalisasi pembayaran untuk mendorong masyarakat lebih mudah dan disiplin memenuhi kewajiban pajaknya.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan strategisnya PBB-P2 dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah. Dari target PAD sebesar Rp1,3 triliun, sekitar Rp330 miliar ditopang sektor PBB.
“Kenapa PBB? Karena hampir 30 sampai 40 persen PAD kita berasal dari PBB. Dari Rp1,3 triliun itu, sekitar Rp330 miliar berasal dari PBB,” kata Irfan, saat di konfirmasi pada hari Minggu (15/11/2026).
Besarnya kontribusi tersebut membuat pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga berupaya mengubah pola pelayanan perpajakan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas pembayaran PBB-P2 melalui kanal digital. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk mengecek tagihan maupun menyelesaikan pembayaran.
Masyarakat cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) melalui kanal layanan yang disediakan. Selanjutnya, informasi identitas wajib pajak dan besaran tagihan akan muncul secara otomatis.
Pembayaran dapat dilakukan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) maupun virtual account. Setelah transaksi berhasil, bukti pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga dapat diterbitkan secara otomatis.
“Ketika masyarakat memasukkan NOP, akan muncul nama dan jumlah tagihannya. Kemudian mereka bisa memilih pembayaran melalui QRIS atau virtual account,” jelasnya.
Menurut Irfan, digitalisasi tersebut bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan bagian dari perubahan pola pikir masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah.
“Kita mengubah mindset masyarakat bahwa kehadiran digital itu memberikan kemudahan kepada publik,” ujarnya.
Selain memangkas waktu pelayanan, sistem pembayaran digital diharapkan mengurangi antrean di kantor pajak. Masyarakat juga memiliki keleluasaan membayar tanpa harus menyesuaikan diri dengan jam pelayanan tatap muka.
“Tidak perlu lagi datang ke kantor dan mengantre untuk membayar PBB. Layanan digital ini kami perkenalkan kepada masyarakat agar pembayaran pajak menjadi lebih mudah,” katanya.
Pemkot Balikpapan berharap kemudahan transaksi tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebab, optimalisasi penerimaan PBB-P2 memiliki arti penting bagi keberlanjutan pembiayaan pembangunan serta penyediaan layanan publik di Kota Balikpapan.(Adv Diskominfo Balikpapan).
Editor : Wawan