PROKAL.co,BALIKPAPAN- Penambahan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Balikpapan belum tentu menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan Pertalite. Sebab, perluasan fasilitas pengisian BBM tidak serta-merta diikuti penambahan kuota bahan bakar bersubsidi yang kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan membuka peluang investasi pembangunan tiga SPBU baru. Lokasi yang masuk dalam rencana pengembangan berada di kawasan Martadinata, Mekarsari, dan kemungkinan Jalan Mukmin Faisal.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pemerintah daerah siap mendukung investor yang berminat membangun SPBU, terutama dari sisi perizinan. Namun, pengajuan rencana pembangunan dan operasional SPBU harus terlebih dahulu disampaikan kepada Pertamina.
“Kalau ada investor atau pengusaha yang ingin membuka SPBU, bukan ke wali kota, tetapi ke Pertamina. Kalau secara perizinan, saya siap untuk siapa pun yang ingin membuka SPBU,” kata Rahmad, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penambahan SPBU diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengisian BBM. Kehadiran fasilitas baru diharapkan dapat memberikan alternatif lokasi pengisian sekaligus mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.
Namun, Rahmad mengingatkan bahwa persoalan ketersediaan Pertalite tidak hanya berkaitan dengan jumlah SPBU. Ada persoalan lain yang lebih mendasar, yakni alokasi kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pengaturan penyaluran BBM bersubsidi berada dalam kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Sementara itu, Pertamina menjalankan penyaluran sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, meskipun jumlah SPBU bertambah, ketersediaan Pertalite tetap bergantung pada besaran kuota yang dialokasikan untuk Balikpapan.
“Kalau memang kurang seperti kemarin, kami meminta penambahan. Tetapi tidak bisa langsung karena ada kuota dan pembatasan yang sudah diatur,” ujarnya.
Rahmad menyebutkan, Pemkot Balikpapan dapat mengusulkan tambahan pasokan apabila alokasi yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, usulan tersebut harus melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan instansi berwenang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan jaringan SPBU dan pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi membutuhkan dua langkah berbeda. Di satu sisi, investasi diperlukan untuk menambah fasilitas pelayanan. Di sisi lain, penyesuaian kuota menjadi faktor penting agar ketersediaan Pertalite sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemkot Balikpapan pun mendorong keterlibatan investor dalam pengembangan fasilitas BBM, sembari terus mengupayakan penambahan pasokan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina.
Dengan demikian, rencana pembangunan tiga SPBU baru diharapkan tidak sekadar menambah titik pengisian BBM, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat Kota Balikpapan. Namun, persoalan antrean dan keterbatasan Pertalite tetap membutuhkan kepastian dukungan kuota.(Adv Diskominfo Balikpapan).
Editor : Wawan