Bakesbangpol Balikpapan Wajibkan Parpol Laporkan Penggunaan Bantuan Dana 

Wawan • Dipublikasikan Kamis, 19 November 2026 | 05:19 WIB
Kepala Bakesbangpol Kota Balikpapan, Elyzabeth Emy Roswita
Kepala Bakesbangpol Kota Balikpapan, Elyzabeth Emy Roswita

 

PROKAL.co,BALIKPAPAN–Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperketat pengawasan penggunaan bantuan keuangan Partai politik (Parpol). Setiap partai penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan paling lambat 15 Januari 2027.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Balikpapan, Elyzabeth Emy Roswita, mengatakan pengawasan tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran secara administratif, tetapi juga memastikan dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan pembinaan politik.

Menurutnya, setelah bantuan keuangan diterima, masing-masing parpol memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan politik, baik kepada masyarakat maupun kepada kader dan anggota partai.

"Kami meminta laporan kegiatan yang dilaksanakan, termasuk laporan administrasi dan dokumentasi pendukungnya. Batas penyampaian laporan paling lambat 15 Januari 2027," ujarnya, pada hari Rabu, 18 November 2026.

Ia menjelaskan, pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut juga berada dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, setiap kegiatan yang dibiayai melalui bantuan pemerintah harus memiliki bukti pelaksanaan dan administrasi yang jelas.

Bakesbangpol juga akan melakukan evaluasi untuk memastikan bantuan keuangan parpol memberikan manfaat sesuai peruntukannya. Evaluasi tersebut mencakup kegiatan pembinaan politik yang telah dilaksanakan serta kesesuaiannya dengan penggunaan anggaran.

Elyzabeth menegaskan, bantuan keuangan parpol bukan sekadar dukungan operasional, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat.

Terlebih, persiapan menghadapi agenda pemilu mendatang mulai dilakukan. Pemkot Balikpapan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperkuat sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah pemilih pemula, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Bakesbangpol bersama KPU juga telah melakukan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi politik di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi.

"Kami berharap melalui pembinaan ini, partisipasi politik masyarakat Kota Balikpapan semakin meningkat, baik masyarakat yang sudah dewasa maupun pemilih pemula," jelasnya.

Menurut Elyzabeth, pendidikan politik sejak dini penting agar generasi muda memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, termasuk ketika menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Sementara itu, besaran bantuan keuangan yang diterima masing-masing parpol tidak sama. Perhitungannya disesuaikan dengan jumlah kursi yang diperoleh partai di DPRD Kota Balikpapan.

Untuk tahun ini, nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp14 ribu per suara atau kursi berdasarkan mekanisme perhitungan yang disampaikan Bakesbangpol, dengan pencairan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing Rp7 ribu.

Dengan skema tersebut, jumlah bantuan yang diterima setiap partai berbeda sesuai perolehan kursi atau suara yang menjadi dasar penghitungan.

Pemkot Balikpapan berharap bantuan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pendidikan politik, meningkatkan kualitas demokrasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik daerah.(Adv Diskominfo Balikpapan).

Editor : Wawan
ADV Pemkot Balikpapan pemkot balikpapan