TANJUNG REDEB – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau memberikan atensi serius terhadap tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bumi Batiwakkal yang kini tercatat mencapai 4.000 anak. Kondisi ini memicu langkah cepat dari pemerintah daerah untuk melakukan validasi data dan penanganan secara komprehensif.
Sekretaris Disdik Berau, Ali Syahbana, menjelaskan bahwa kategori ATS tidak hanya merujuk pada anak yang benar-benar tidak pernah duduk di bangku sekolah. Fenomena ini mencakup tiga kelompok besar yakni anak yang tidak pernah sekolah sama sekali, anak yang putus sekolah (drop out) di tengah jalan dan lulusan satu jenjang (misal SD atau SMP) yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Ali mengaku heran karena setiap tahun sekolah-sekolah melaporkan bahwa siswanya melanjutkan pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya selisih data yang signifikan. "Kami menduga ada yang berhenti tanpa melapor atau terkendala dokumen administrasi," ungkapnya.
Guna mengatasi hal ini, Disdik Berau telah menyusun langkah strategis yang masuk dalam Master Plan Pendidikan Berau 2026–2030. Targetnya ambisius: pada tahun 2030, Berau diharapkan mencapai Zero ATS.
Untuk mencapai target tersebut, Disdik menggandeng sejumlah instansi dalam kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Disdukcapil terkait sinkronisasi data kependudukan. Kemudian Dinas Sosial & DPMK soal penanganan faktor ekonomi dan sosial di tingkat kampung. Dan Bapelitbang & BPKAD terkait perencanaan anggaran dan keberlanjutan program.
Ali menegaskan bahwa saat ini jarak sekolah dan biaya bukan lagi alasan utama. Disdik telah menyediakan sekolah filial di wilayah terpencil, seperti di Kampung Semindal, Kecamatan Biatan, agar anak-anak tidak perlu menempuh perjalanan jauh.
"Sekolah sudah gratis, seragam sekolah juga disediakan gratis. Jadi tidak ada alasan ekonomi soal biaya sekolah atau baju. Masalah yang sering kami temui justru pada motivasi orang tua dan kendala administrasi, seperti anak dari pernikahan siri yang sulit mengurus Kartu Keluarga," tegas Ali.
Menanggapi situasi ini, Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak percepatan realisasi program Nol ATS. Ia menekankan bahwa target bebas putus sekolah pada akhir 2025 hanya bisa tercapai jika didukung data yang akurat.
"Data terpadu mutlak diperlukan, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman yang sering terlewat. Resolusi tak ada anak putus sekolah harus diterjemahkan dalam aksi nyata, bukan sekadar laporan administrasi," pungkas Elita. (*)
Editor : Indra Zakaria