PROKAL.CO, TANJUNG REDEB- Kabupaten Berau menutup tahun 2025 dengan catatan ekonomi yang menantang. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Bumi Batiwakkal mencatatkan inflasi tahunan (year on year) sebesar 2,82 persen pada Desember 2025. Angka ini menempatkan Berau sebagai wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, melampaui daerah lain seperti Penajam Paser Utara yang tercatat paling rendah di angka 2,08 persen.
Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin, menjelaskan bahwa faktor alam menjadi dalang utama di balik pergerakan harga ini. Tingginya curah hujan yang terjadi secara konsisten sejak Oktober 2025 telah mengganggu aktivitas nelayan di laut. Akibat sulitnya melaut, pasokan komoditas perikanan seperti ikan layang atau benggol menyusut drastis, sehingga harganya melonjak dan memberikan andil inflasi tahunan terbesar mencapai 0,79 persen.
Tak hanya sektor perikanan, sektor pertanian juga ikut terpukul oleh cuaca yang tidak menentu. Bawang merah menjadi komoditas pangan yang paling menonjol kenaikannya pada bulan Desember dengan andil sebesar 0,13 persen terhadap inflasi bulanan. Terbatasnya pasokan dari luar daerah akibat kendala produksi dan distribusi membuat harga bawang merah, cabai rawit, hingga bawang putih merangkak naik di tingkat konsumen.
Selain bahan pangan strategis, emas perhiasan dan bensin juga tercatat sebagai penyumbang kenaikan harga. Namun, di tengah tekanan tersebut, terdapat beberapa komoditas yang berperan sebagai pengerem laju inflasi. Ikan bandeng, beras, dan sayuran seperti bayam serta kangkung berhasil menjaga stabilitas harga sehingga inflasi tidak melonjak lebih tinggi lagi. Uniknya, tarif angkutan udara justru menjadi penahan inflasi tahunan yang paling signifikan.
BPS menilai bahwa dinamika harga di Kabupaten Berau saat ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Meskipun angka inflasi tahunan Berau menjadi yang tertinggi di Kaltim, secara umum kondisinya dinilai masih dalam rentang kendali pemerintah. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi tantangan anomali cuaca ke depan. (*)
Editor : Indra Zakaria