Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Siasati Keterbatasan Anggaran, DPUPR Berau Kejar Dana Pusat Demi Tuntaskan Jalan dan Jembatan

Redaksi Prokal • 2026-01-22 15:50:00
DPUPR Berau akan memaksimalkan peluang bantuan pemerintah pusat, untuk intervensi pembangunan di Berau sebagai upaya menyesuaikan kemampuan anggaran yang dipangkas. (BERAU POST)
DPUPR Berau akan memaksimalkan peluang bantuan pemerintah pusat, untuk intervensi pembangunan di Berau sebagai upaya menyesuaikan kemampuan anggaran yang dipangkas. (BERAU POST)

 

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026. Meski dihadapkan pada tantangan fiskal dan keterbatasan anggaran yang cukup signifikan, arah kebijakan pembangunan dipastikan tetap selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Berau dalam memeratakan aksesibilitas wilayah.

Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menjelaskan bahwa prioritas utama tahun ini tidak mengalami perubahan mendasar, yakni fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kepentingan publik. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan tetap menjadi "jantung" program kerja guna menopang konektivitas antarwilayah serta memacu aktivitas ekonomi masyarakat Bumi Batiwakkal.

"Pembangunan tetap sesuai prioritas misi kepala daerah. Kita fokus bangun jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya," ungkap Fendra saat ditemui awak media baru-baru ini.

Di tengah penantian kejelasan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), DPUPR Berau mulai menyusun strategi rasional untuk menambal celah pembiayaan yang tidak mampu dicover oleh APBD. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan gencar melobi pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan yang bersumber dari APBN. Fendra mengakui bahwa perolehan dana Inpres tahun lalu hanya berkisar Rp 40 miliar hingga Rp 60 miliar, menurun dibanding periode sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp 100 miliar.

"Walaupun dana Inpres tidak masuk dalam struktur APBD daerah, yang terpenting adalah manfaat fisiknya dirasakan langsung oleh masyarakat Berau. Itu yang terus kami kejar sekarang," tegasnya.

Tantangan nyata saat ini berada di wilayah hulu, seperti Kecamatan Kelay dan Segah, di mana sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan cukup berat. Dengan keterbatasan dana yang ada, DPUPR dituntut untuk lebih selektif dan transparan dalam menentukan titik-titik penanganan yang paling mendesak. Melalui perpaduan anggaran daerah dan pusat, Pemkab Berau berharap kualitas infrastruktur di wilayah pedalaman dapat ditingkatkan secara bertahap demi kesejahteraan warga.(*)

Editor : Indra Zakaria