TANJUNG REDEB- Ambisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau untuk menggenjot sektor pariwisata pada tahun dua ribu dua puluh enam harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Harapan untuk mendapatkan kucuran dana segar sebesar tujuh miliar rupiah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi sirna. Pembatalan ini terjadi menyusul kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, yang berdampak sistemik hingga ke skema transfer dana di tingkat daerah. Kondisi ini menjadi beban ganda bagi Berau, mengingat di tahun yang sama, daerah ini juga tidak mendapatkan dukungan pendanaan langsung dari pusat.
Kekecewaan ini dirasakan cukup mendalam karena pada awal tahun dua ribu dua puluh enam, pihak Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim sebenarnya telah memberikan sinyal positif terkait persetujuan permohonan anggaran tersebut. Anggaran tujuh miliar rupiah itu awalnya direncanakan untuk mendanai berbagai program krusial, mulai dari pengembangan destinasi unggulan hingga penguatan infrastruktur penunjang. Namun, saat tim teknis daerah sedang sibuk melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat pencairan, kebijakan fiskal nasional mendadak berubah secara drastis dan menghapus alokasi yang sudah sempat dijanjikan.
Staf Teknis Pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, Andi, mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan fiskal yang mendadak ini memaksa instansinya untuk memutar otak lebih keras. Dengan hilangnya potensi dana tersebut, sejumlah rencana strategis seperti kampanye promosi wisata berskala internasional dan pembangunan fasilitas di beberapa titik destinasi wisata terpaksa masuk ke dalam kotak penundaan. Pemerintah daerah kini berada dalam posisi sulit untuk menjaga keberlangsungan sektor unggulan tersebut di tengah keterbatasan finansial yang sangat signifikan.
Dampak dari pembatalan ini sangat terasa pada ruang gerak operasional dinas. Kini, Disbudpar Berau hanya bisa bergantung pada sisa anggaran daerah yang tersedia untuk sekadar menjalankan program kerja rutin dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Upaya untuk melakukan lompatan besar dalam industri pariwisata terhambat oleh realitas kebijakan anggaran nasional yang lebih mengutamakan penghematan. Situasi ini pun menuntut kreativitas lebih dari seluruh pemangku kepentingan di Berau agar daya tarik wisata daerah tidak meredup meskipun tanpa dukungan dana miliaran rupiah yang semula telah di depan mata. (*)
Editor : Indra Zakaria