TANJUNG REDEB – Sektor pariwisata yang selama ini digadang-gadang sebagai pilar utama pembangunan Kabupaten Berau kini tengah menghadapi tantangan besar. Memasuki tahun anggaran 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau harus menerima kenyataan pahit dengan penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi fiskal yang menyusut ini memaksa instansi terkait untuk melakukan efisiensi ketat terhadap berbagai program strategis yang telah direncanakan.
Plt Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, mengungkapkan bahwa total anggaran yang dikucurkan untuk tahun 2026 hanya mencapai Rp 44,8 miliar. Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 yang sempat menyentuh Rp 68,1 miliar, bahkan lebih rendah dari alokasi tahun 2024 sebesar Rp 56,5 miliar. Penurunan drastis ini berdampak langsung pada pemangkasan target kinerja, di mana porsi anggaran terbesar tetap dialokasikan untuk bidang pariwisata sebesar Rp 28,9 miliar, disusul kegiatan rutin dan bidang kebudayaan.
Kelesuan anggaran ini diperparah dengan hilangnya dukungan dana dari level provinsi maupun pusat. Staf Teknis Pengawas Kepariwisataan, Andi Nusyamsi, menjelaskan bahwa rencana suntikan dana sebesar Rp 7 miliar dari Provinsi Kalimantan Timur yang sempat dijanjikan pada awal Januari lalu terpaksa ditunda. Hal ini merupakan imbas dari kebijakan pemangkasan anggaran di tingkat pusat yang merembet pada perubahan prioritas belanja daerah, sehingga bantuan keuangan untuk pengembangan destinasi di Berau urung terealisasi tahun ini.
Menyikapi keterbatasan ini, Pemerintah Kabupaten Berau mendorong para pengelola destinasi wisata untuk lebih mandiri dan inovatif. Samsiah menekankan bahwa fasilitas yang sudah terbangun, seperti di destinasi Batu-Batu maupun Air Panas Asin Pemapak, harus dioptimalkan pengelolaannya melalui penarikan retribusi dan pengembangan ekonomi kreatif. Inovasi secara mandiri diharapkan dapat menjadi modal operasional agar pengelola tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kucuran APBD yang saat ini sedang dalam kondisi terbatas.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa penundaan sejumlah program ini murni disebabkan oleh pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat yang cukup besar ke daerah. Meski demikian, ia menjanjikan bahwa program-program pembangunan pariwisata yang tertunda pada 2026 tidak akan dibatalkan, melainkan akan diupayakan kembali pada tahun 2027. Saat ini, seluruh OPD diminta untuk bekerja lebih taktis dan menyusun program yang benar-benar tepat sasaran demi menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah masa efisiensi. (*)
Editor : Indra Zakaria