PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Harga beras di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kabupaten Berau, dipengaruhi banyak faktor. Ini karena daerah ini bukan termasuk sentra produksi utama.
Pasokan beras masih sangat bergantung dari luar daerah, sehingga harga di pasaran cenderung lebih tinggi dibanding wilayah produsen.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kaltim, Maino Dwi Hartono, menjelaskan fenomena harga beras memang sangat bervariasi di Indonesia. Tidak semua wilayah memiliki kemampuan produksi yang sama, sehingga pola pasokan antar daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga.
Ia menyebut, Berau hanya mampu memproduksi sebagian kecil dari kebutuhan beras masyarakat. Dengan produksi sekitar 20 persen, sisanya harus dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah.
“Produksi Berau mungkin hanya sekitar 20 persen. Artinya, sekitar 80 persen kebutuhan beras masih dipasok dari luar daerah,” katanya.
Menurutnya, tantangan utama bagi daerah seperti Berau adalah memastikan pasokan tersebut tetap lancar dan distribusinya berjalan normal, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
“Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan pasokan itu tetap lancar, normal, dan distribusinya merata,” jelasnya.
Kondisi Berau pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan maupun daerah lain di Indonesia yang bukan produsen utama. Beberapa wilayah seperti Maluku dan Papua juga menghadapi situasi serupa, karena kebergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Berau ini, atau Kalimantan Timur secara umum, hampir mirip dengan daerah-daerah seperti Maluku dan Papua. Hampir semuanya bergantung dari luar, sehingga harga berasnya akan sedikit lebih tinggi dibanding daerah produsen,” ucapnya.
Salah satu penyebab utama tingginya harga tersebut adalah biaya distribusi dan transportasi. Pengiriman beras dari daerah produsen ke wilayah konsumen memerlukan ongkos logistik yang besar, yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual di pasaran.
“Belum lagi faktor cuaca, keterlambatan bongkar muat kapal, atau sandar kapal yang terlambat. Itu pasti akan mempengaruhi nilai berasnya sendiri,” kata Maino.
Oleh sebab itu, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras juga dibedakan berdasarkan zona wilayah. Pembagian zona ini dibuat untuk menyesuaikan perbedaan biaya distribusi antar daerah.
“HET beras itu dibagi menjadi tiga zona. Zona satu merupakan daerah produsen seperti Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, hingga Sulawesi,” jelasnya.
Sementara itu, Kalimantan masuk dalam zona dua, yang secara otomatis memiliki perbedaan harga dibanding zona satu. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari perhitungan biaya distribusi yang lebih besar karena jarak dan akses logistik.
Ia menegaskan, perbedaan harga antar zona merupakan hal yang wajar, karena distribusi menjadi komponen penting dalam penentuan HET. Meski begitu, upaya stabilisasi pasokan dan harga tetap menjadi perhatian agar masyarakat tidak terbebani.
“Biaya distribusi itu menjadi pertimbangan dalam penentuan HET. Sedikit banyak tentu ada pengaruhnya terhadap harga beras,” tutupnya.
Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, membenarkan kondisi kebergantungan pasokan beras dari luar daerah. Menurutnya, produksi beras lokal memang belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di Berau, sehingga pasokan dari luar provinsi masih menjadi andalan agar stok tetap aman.
“Memang kenyataannya produksi beras di Berau belum bisa mencukupi kebutuhan lokal. Karena itu kami masih banyak mendatangkan pasokan dari luar,” ujarnya.
Pemerintah daerah akan ferus memantau pergerakan harga sekaligus mengupayakan stabilisasi stok melalui koordinasi dengan distributor dan pihak terkait lainnya. Ia mengingatkan, agar masyarakat tetap tenang karena ketersediaan beras masih aman, meski kebutuhan utama masih bergantung pada pasokan dari luar Berau. (aja/far)
Editor : Faroq Zamzami