TABNJUNG REDEB- Polemik penerapan parkir elektronik di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) kian memanas setelah para pedagang mengeluhkan dampak penurunan omzet dan sistem kartu yang dinilai tidak praktis. Ita, salah seorang pedagang pakaian, mengungkapkan bahwa meski dirinya mencoba patuh, kebijakan ini dirasa memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. “Kami tidak setuju tapi tetap ikut aturan, pendapatan kami lagi turun, biasanya minggu pertama Ramadan sudah ramai pembeli tapi sekarang belum terlalu, mungkin masyarakat jadi enggan ke pasar karena ada portal elektronik,” keluh Ita.
Persoalan lain yang disorot pedagang adalah kaku-nya sistem kartu berlangganan yang hanya berlaku untuk satu orang per kartu. Ita menjelaskan bahwa di tokonya terdapat belasan karyawan, sementara mobilitas mereka untuk keluar masuk area pasar sangat tinggi, baik untuk urusan stok barang maupun sekadar membeli makan. “Toko kami sudah langganan kartu parkir, tapi karyawan banyak sedangkan kartunya satu orang satu, apakah kalau kami keluar sebentar harus bayar lagi,” tambahnya.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, yang menilai pola pelaksanaan di lapangan perlu dievaluasi total agar tidak merugikan masyarakat. Sutami menyoroti antrean panjang di pintu masuk yang membuat pengunjung enggan berbelanja karena mekanismenya tidak sepraktis pasar tradisional pada umumnya. “Orang yang mau masuk pasar jadi harus mengantre panjang, sementara tujuan mereka ke pasar itu bukan seperti ke bandara yang punya waktu khusus untuk mengurus tiket,” tegas Sutami.
Sebagai solusi, Sutami mengusulkan agar sistem pembayaran diubah dengan membebaskan akses masuk tanpa hambatan dan hanya memungut retribusi saat kendaraan hendak keluar. Ia juga dengan tegas menyarankan agar para pedagang dibebaskan dari biaya parkir karena mereka sudah memenuhi kewajiban membayar sewa lapak atau ruko. “Pedagang itu sudah bayar lapak, masa setiap hari masuk pulang-pergi harus bayar parkir kan kasihan, pengunjung saja yang bayar seperti biasa,” ujarnya.
Sutami memperingatkan bahwa jika akses masuk terus dipersulit, dampak berantainya akan sangat merugikan, mulai dari berkurangnya pembeli hingga sayur-mayur milik pedagang yang membusuk karena tidak laku. Ia menekankan bahwa pasar tradisional memiliki karakter yang khas dan berbeda dengan pasar modern, sehingga kebijakannya tidak bisa disamaratakan. “Jangan sampai kebijakan kita merugikan pedagang, tidak ada pasar kalau tidak ada pedagang, dan pedagang tidak akan sejahtera kalau tidak ada pembeli,” pungkasnya.(*)
Editor : Indra Zakaria