TANJUNG REDEB– Praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bom ikan di perairan Kabupaten Berau kian meresahkan. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, melontarkan peringatan keras bahwa jika aksi illegal fishing ini tidak segera dihentikan, masa depan ekosistem laut dan sektor pariwisata bahari Bumi Batiwakkal berada dalam ancaman besar.
Saga menegaskan bahwa penggunaan bom ikan merupakan cara instan yang sangat destruktif. Dampaknya tidak hanya mematikan ikan secara masal, tetapi juga menghancurkan struktur terumbu karang yang menjadi rumah bagi biota laut.
“Kerusakan terumbu karang akibat bom ikan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Jika dibiarkan, kita akan kehilangan potensi ekonomi yang sangat besar, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata,” tegas politisi PPP tersebut.
Selama ini, penanganan kasus bom ikan di Berau dinilai belum maksimal akibat benturan regulasi. Saga menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan wilayah laut berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Berau memiliki ruang gerak yang terbatas untuk melakukan penindakan langsung.
“Keterbatasan kewenangan ini memang harus dipahami bersama agar tidak muncul kesan kita hanya melarang tanpa solusi. Oleh karena itu, kami berharap Pemprov Kaltim mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan kepada kabupaten agar pengawasan lapangan bisa lebih intensif dan responsif,” jelasnya.
Selain masalah birokrasi, Saga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat pesisir. Ia mengingatkan para nelayan bahwa mereka adalah pihak pertama yang akan merugi jika laut rusak akibat ledakan.
DPRD Berau berharap pengawasan rutin di titik-titik rawan segera ditingkatkan sebelum kerusakan lingkungan menjadi permanen dan mematikan mata pencaharian nelayan tradisional serta daya tarik wisata bawah laut Berau.(*)
Editor : Indra Zakaria