TANJUNG REDEB – Tensi tinggi mewarnai pembahasan sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, kemarin. Perdebatan sengit bahkan sempat memicu emosi Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, yang kecewa karena rapat krusial tersebut tidak dihadiri langsung oleh pimpinan tertinggi daerah sebagai penentu kebijakan.
Menurut Hafid, persoalan ini sangat vital dan telah berlarut-larut selama 12 tahun tanpa kepastian. Ia menegaskan bahwa warga di perbatasan, termasuk anak-anak, saat ini dalam kondisi waswas dan menolak untuk bergeser dari lokasi sengketa sebelum ada jaminan keamanan serta kehadiran fisik pemerintah daerah di lapangan untuk memastikan titik koordinat secara langsung.
Meski sempat diwarnai ketegangan, pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan beberapa poin kesepakatan strategis. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyelesaian administratif tapal batas dan segera turun ke lokasi bersama pemerintah kabupaten tetangga. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap peta dan titik koordinat yang ada, yang kemudian harus diikuti dengan pemasangan patok resmi secara bersama-sama.
Menanggapi desakan warga, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten berkomitmen penuh mempertahankan wilayah tersebut. Ia menyatakan tidak akan ada toleransi terhadap upaya penyerobotan lahan karena batas wilayah secara administratif sebenarnya sudah jelas. Pemkab Berau berencana segera menyurati Gubernur Kalimantan Timur agar tim Satgas dari provinsi segera turun melakukan pengecekan lapangan.
Selain itu, komunikasi intensif juga terus dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar dapat memberikan edukasi kepada warganya guna menghindari konflik horizontal. Said menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi saat ini diduga berasal dari segelintir oknum masyarakat yang mencoba merampas wilayah Berau, bukan atas nama kebijakan resmi pemerintah kabupaten tetangga.
Sebagai langkah antisipasi terjadinya benturan di lapangan, Pemkab Berau bersama jajaran TNI dan Polri akan segera membangun posko keamanan terpadu di wilayah sengketa. Personel pengamanan dari Polres Berau dan Kodim 0902/Bru juga telah berkoordinasi dengan pihak Kutai Timur untuk memastikan situasi tetap kondusif sementara proses penuntasan batas wilayah terus diupayakan hingga ke tingkat Kementerian Dalam Negeri.(*)
Editor : Indra Zakaria