MARATUA – Fenomena abrasi yang kian ganas menghantam garis pantai Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, kini menjadi sorotan tajam Pemerintah Kabupaten Berau. Pengikisan daratan yang terjadi secara masif di sisi barat dan selatan kampung tersebut dikhawatirkan akan menelan permukiman warga dan merusak ekosistem pariwisata jika tidak segera ditangani secara permanen.
Menanggapi situasi darurat ini, Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan bahwa pihaknya telah bergerak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir berada di bawah mandat pemerintah provinsi.
“Kami sudah sampaikan ke provinsi, karena kewenangannya ada di Pemprov Kaltim. Kalau bisa kami yang anggarkan, sudah kami lakukan. Namun, kami akan komunikasikan lagi agar ini jadi prioritas,” ujar Sri Juniarsih, Rabu (4/3/2026).
Bupati menambahkan, aspirasi warga Maratua akan kembali disuarakan dengan lantang pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendatang. Ia menilai pembangunan infrastruktur pengaman pantai, seperti pemecah gelombang atau tanggul, sangat krusial bukan hanya untuk keselamatan warga, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan Maratua sebagai destinasi wisata unggulan nasional.
Keresahan warga Payung-Payung bukan tanpa alasan. Kepala Kampung Payung-Payung, Ricko, mengungkapkan bahwa jejak abrasi sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 1991. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, intensitasnya meningkat tajam akibat perubahan iklim dan kenaikan muka air laut yang kian cepat.
“Abrasi ini bukan hal baru, sejak 1991 sudah ada, tapi sekarang makin cepat karena kenaikan air laut. Kami butuh program penanganan yang terstruktur di sisi barat dan selatan,” ungkap Ricko kepada Berau Post.
Selama ini, pihak kampung telah berupaya melakukan penanganan darurat menggunakan Anggaran Dana Kampung (ADK). Namun, Ricko mengakui kemampuan fiskal desa sangat terbatas untuk membangun infrastruktur skala besar yang membutuhkan biaya miliaran rupiah.
“Kami berusaha hadir di tengah masyarakat, tapi dana kampung tidak banyak. Kami sangat berharap perhatian serius dari pemerintah provinsi hingga pusat, mengingat kami berada di wilayah kepulauan terluar,” pungkasnya.
Sinergi lintas sektoral kini menjadi harapan satu-satunya bagi warga Kampung Payung-Payung agar daratan mereka tidak terus "dimakan" oleh laut, sekaligus memastikan wajah pariwisata Kaltim di mata dunia tetap terjaga. (*)
Editor : Indra Zakaria