TANJUNG REDEB — Fenomena abrasi yang kian mengkhawatirkan di kawasan pesisir Kabupaten Berau, khususnya di Pulau Derawan dan Maratua, memicu desakan kuat dari legislatif agar pemerintah daerah bergerak lebih taktis. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa langkah membawa isu pengamanan pantai ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Timur adalah harga mati demi menyelamatkan sektor pariwisata dan permukiman warga.
Menurut Dedy, penanganan abrasi tidak bisa lagi ditunda karena dampaknya langsung mengancam denyut nadi ekonomi masyarakat pesisir. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah kabupaten tidak datang dengan tangan kosong ke forum provinsi. "Pemerintah daerah harus memberikan masukan di Musrenbang provinsi, prioritas buat Derawan dan Maratua. Khusus untuk Maratua, harus sudah ada kajian dan perencanaan dari pemerintah kabupaten dulu agar bisa diperjuangkan di provinsi," ujar Dedy.
Dasar kajian teknis yang kuat dinilai menjadi kunci utama agar usulan anggaran lebih mudah disetujui oleh pemerintah yang lebih tinggi. Dedy juga menekankan bahwa diplomasi anggaran tidak boleh berhenti di tingkat provinsi saja. "Selain aktif di forum provinsi, isu ini juga perlu dibawa ke forum nasional atau ditembuskan ke kementerian terkait," tambahnya, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun pengaman pantai yang komprehensif.
Kondisi mendesak ini sebelumnya juga telah disoroti oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, terutama terkait pengikisan lahan yang terjadi di Kampung Payung-Payung, Maratua. Ia mengakui adanya kendala kewenangan yang membatasi gerak pemerintah kabupaten. "Kami sudah sampaikan ke provinsi, karena kewenangannya Pemprov Kaltim. Kalau bisa kita yang anggarkan, sudah kita anggarkan," ungkap Bupati Sri Juniarsih dalam kesempatan terpisah.
Meskipun terbentur aturan kewenangan wilayah pesisir, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat Maratua di meja perundingan. Sinergi antara kajian teknis dari kabupaten dan lobi politik di tingkat provinsi diharapkan mampu membuahkan solusi nyata sebelum daratan di pulau-pulau eksotis tersebut semakin habis tergerus ombak. "Nanti di musrenbang berikutnya kita akan suarakan lagi," tegasnya menutup komitmen perlindungan lingkungan pesisir Berau. (*)
Editor : Indra Zakaria