PROKAL.CO, TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkuat kapasitas usaha melalui akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, dalam kegiatan Bima Etam Seri 17 di Bapelitbang Berau, beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut mengusung agenda Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM.
Forum ini menjadi ruang pertemuan antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi pengembangan usaha.
Baca Juga: Bupati Berau Ajak Petani Geluti Kakao sebagai Komoditas Unggulan
Muhammad Said mengatakan, Pemkab Berau menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.
Terlebih, perluasan akses pembiayaan dan peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam memperkuat keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kegiatan ini sebagai langkah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat sinergi instansi/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau,” katanya.
Ia menyebut, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal.
Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui fasilitasi pembinaan, pelatihan, hingga penyediaan akses kredit lunak bagi pelaku UMKM.
Penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha.
Kemudahan memperoleh pembiayaan juga dinilai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru.
Karena itu, dirinya meminta perangkat daerah terkait untuk tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan seremonial.
Baca Juga: Berambisi Kirim Terasi Berau sampai ke Luar Negeri
Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu mengelola usaha sekaligus memanfaatkan akses pembiayaan secara tepat.
Ia secara khusus meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, termasuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM.
“Kita semua berharap, setelah kegiatan ini, akan ada UMKM terpilih yang akan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan,” ujarnya.
Dirinya juga mengapresiasi keterlibatan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung pengembangan UMKM di Berau.
Ia berharap, kerja sama antara pemerintah daerah dan kedua lembaga tersebut dapat terus diperkuat, terutama untuk membuka peluang pembiayaan bagi UMKM yang memiliki potensi berkembang.
Selain itu, pelaku UMKM juga diminta meningkatkan kreativitas dan kualitas produk. Pengembangan usaha dinilai perlu mengikuti perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi, termasuk dalam sistem transaksi.
Said mendorong pelaku UMKM mulai memperluas penggunaan metode pembayaran non-tunai.
“Ini penting, mengingat Berau sebagai kawasan wisata yang dikunjungi oleh berbagai wisatawan domestik maupun mancanegara,” katanya.
Penguatan tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan pengelolaan usaha. Dengan begitu, UMKM di Berau tidak hanya memiliki akses terhadap modal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengakui masih banyak pelaku UMKM di Bumi Batiwakkal yang belum mampu meningkatkan produksi dalam skala besar. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan akses pembiayaan.
Baca Juga: Perjuangkan Penambahan Kuota BBM di Berau, Bupati Sri Juniarsih Audiensi ke BPH Migas
Selain penguatan sektor hulu dan ketersediaan bahan baku, persoalan pembiayaan masih menjadi hambatan yang dihadapi sejumlah pelaku UMKM.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, melaluo Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Berau akan mendorong pertemuan antara pelaku UMKM dan perbankan melalui kegiatan business matching atau bentuk fasilitasi lainnya.
“Nanti kami akan menjadwalkan dalam waktu dekat pertemuan antara seluruh perbankan kita undang, mereka kita pertemukan dengan para pelaku UMKM,” kata Eva, beberapa waktu lalu.
Ia berharap, pertemuan tersebut dapat membuka akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM. Selama ini, persoalan agunan masih menjadi salah satu keluhan yang disampaikan pelaku usaha ketika mengajukan kredit.
Eva mengatakan, pemerintah perlu hadir sebagai fasilitator agar pelaku UMKM dan perbankan dapat berkomunikasi secara langsung.
Dengan begitu, ketentuan pembiayaan yang diterapkan perbankan dapat dipahami oleh kedua pihak. Di sisi lain, Ia mengakui masih ada pelaku UMKM yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit. (adv/far)
Editor : Faroq Zamzami