PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mengupayakan pemerataan akses air minum bagi masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan, pesisir hingga pedalaman.
Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus diupayakan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemenuhan akses air minum menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Tidak hanya untuk masyarakat di kawasan perkotaan, tetapi juga bagi warga yang berada di seluruh kampung di Bumi Batiwakkal.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Berau bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Sugeng Paryanto, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan kondisi pemenuhan layanan air minum di Berau, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran saat ini, intervensi pemerintah pusat sangat diperlukan agar perluasan layanan dapat berjalan lebih cepat.
Baca Juga: Dua Ekor Penyu Naik ke Pesisir Pulau Derawan, Dalam Dua Bulan Segini yang Bertelur
“Kami memperjuangkan percepatan ini dengan mengambil langkah strategis, salah satunya menggaet program pemerintah pusat untuk Kabupaten Berau,” ungkapnya.
Sri Juniarsih menjelaskan, kebutuhan peningkatan layanan air minum juga cukup mendesak di sejumlah kampung yang menjadi destinasi wisata.
Di antaranya Pulau Derawan dan Maratua, serta kawasan Kecamatan Bidukbiduk di pesisir selatan Berau.
Menurutnya, perkembangan kawasan wisata yang diikuti pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur pendukung.
Salah satunya sistem penyediaan air minum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun wisatawan.
Karena itu, Pemkab Berau berharap adanya dukungan peningkatan layanan, baik melalui revitalisasi sistem pengelolaan air minum maupun perluasan jaringan perpipaan.
“Pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga harus disertai peningkatan fasilitas pendukung, termasuk penyediaan akses air minum yang memadai,” jelasnya.
Selain kawasan pesisir dan kepulauan, kebutuhan peningkatan layanan air minum juga masih ditemukan di sejumlah kampung pedalaman.
Pemkab Berau berharap program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dikerjakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat terus berlanjut dan menjangkau wilayah yang belum mendapatkan layanan secara optimal.
Baca Juga: PLN Tambah Daya 53 MW, Dua Tower Darurat Berau Berdiri
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, menyampaikan respons Kementerian PU terhadap usulan pemerintah daerah cukup positif.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa kebutuhan infrastruktur yang menjadi perhatian untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, respons Kementerian PU, terutama Direktur Air Minum, positif. Bagus, beliau menerima usulan kita,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (1/11/2026).
Fendra menjelaskan, salah satu usulan yang disampaikan adalah penguatan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Tanjung Batu dan Maratua. Teknologi tersebut merupakan sistem pengolahan air laut menjadi air tawar melalui proses penyaringan menggunakan membran khusus.
Penguatan SWRO dinilai menjadi salah satu kebutuhan untuk mendukung ketersediaan air minum di wilayah kepulauan dan pesisir yang memiliki keterbatasan sumber air tawar.
Selain itu, Pemkab Berau juga mengusulkan keberlanjutan program Pamsimas untuk sejumlah wilayah pedalaman, seperti Kecamatan Kelay dan Segah.
Baca Juga: Produk Lokal Diminta Naik Kelas, Bupati Berau Dorong UMKM Penuhi Standar Ekspor
Meski mendapatkan respons positif, Fendra menegaskan seluruh usulan tersebut masih dalam tahap pengajuan. Pihaknya belum dapat memastikan bentuk intervensi yang nantinya diberikan oleh Kementerian PU.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat bisa berupa bantuan anggaran yang kemudian dilaksanakan pemerintah daerah maupun melalui program pembangunan yang langsung dikerjakan oleh kementerian.
“Apakah nanti intervensi kementerian dalam bentuk dukungan anggaran atau mereka yang memprogramkan pembangunannya, kita menerima saja,” terangnya.
Terkait waktu realisasi, Pemkab Berau masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Usulan tersebut diharapkan dapat masuk dalam program pembangunan pada 2027 atau 2028 mendatang.
Fendra menyebut, kepastian dukungan dan jadwal pelaksanaan masih menjadi tahapan yang ditunggu agar rencana peningkatan akses air minum di wilayah pesisir, kepulauan, dan pedalaman Berau dapat segera diwujudkan. (adv/far)
Editor : Faroq Zamzami