TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berencana menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah strategis ini diambil menyusul penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai operasional dua rumah sakit sekaligus.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengakui bahwa pengalihan pengelolaan tersebut sejatinya berada di luar perencanaan awal pemerintah kabupaten. Namun, tekanan kondisi fiskal daerah yang terus menyusut memaksa pihaknya untuk mengevaluasi kembali kemampuan pembiayaan di sektor layanan kesehatan.
“Sebenarnya ini di luar rencana, ya, di luar rencana. Berjalannya waktu, akhirnya APBD menurun dengan angka yang cukup drastis dan sebenarnya ini sudah lama,” ungkap Sri Juniarsih, Senin (16/11).
Selain faktor keterbatasan anggaran, kebijakan pengalihan ini juga didorong oleh pertimbangan geografis Kabupaten Berau yang terletak di wilayah utara Kaltim. Selama ini, warga Berau yang membutuhkan penanganan medis lanjutan terpaksa harus dirujuk ke Samarinda dengan menempuh perjalanan darat hingga sekitar 13 jam. Kondisi tersebut kerap membebani masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, dari sisi waktu maupun biaya.
Menyikapi situasi ini, Pemkab Berau telah menjalin komunikasi dengan Gubernur Kaltim untuk membahas skema penyerahan pengelolaan RSUD Tanjung Redeb agar berstatus sebagai rumah sakit provinsi. “Ternyata APBD turun, turun jauh, dan kami tidak bisa mengelola rumah sakit bersamaan, dua rumah sakit bersamaan. Akhirnya kita punya diskusi dengan Pak Gubernur, bagaimana kalau misalnya ada rumah sakit provinsi untuk memudahkan masyarakat tidak dirujuk jauh, tapi dirujuk ke rumah sakit yang ada sekarang,” jelasnya.
Dalam kesepakatan yang dirancang, Pemkab Berau akan tetap menyediakan aset fisik berupa bangunan rumah sakit, sementara seluruh operasional dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh Pemprov Kaltim. “Artinya, dari kami bangunannya, pengelolaan dari provinsi, yang penting kan buat masyarakatnya,” tegas Sri Juniarsih.
Kehadiran rumah sakit provinsi di Berau diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat setempat tanpa harus pergi jauh ke ibu kota provinsi. Pemkab Berau memastikan rumah sakit tersebut akan segera difungsikan secara penuh setelah seluruh tahapan administrasi dan regulasi rampung diselesaikan. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co