PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar melalui kerja sama dengan Kejaksaan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan anak-anak yang kehilangan pengasuhan, termasuk yatim piatu dan kelompok rentan lainnya, tetap memperoleh hak dasar sebagai warga negara.
Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kaltim.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Wabup Gamalis Optimistis Berau Bisa Tembus Tiga Besar di Porprov Kaltim 2026
Penandatanganan disaksikan Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, dan Kepala Kejati Kaltim, Chatarina Muliana Girsang.
Kesepakatan ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pemenuhan administrasi kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, hingga penetapan status hukum anak melalui proses perwalian di pengadilan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan melalui pelayanan konkret.
Setiap anak berhak memperoleh identitas hukum, perlindungan sosial, serta kesempatan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak.
“Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Baca Juga: RSUD RAPB PPU Edukasi Pasien tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ginjal
Ia menambahkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilibatkan untuk memperkuat pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak (KLA). Menurutnya, program tersebut tidak cukup hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.
Di Berau, penanganan anak terlantar selama ini dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. Pendampingan juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui asesmen, penyusunan laporan sosial, hingga pendampingan selama persidangan.
Sementara anak putus sekolah yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat dirujuk ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang untuk mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan pendidikan hingga jenjang SMA.
Baca Juga: Pertamina Salurkan PLTS ke Empat Kelompok Binaan di PPU dan Balikpapan
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Berau berharap pengurusan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian anak dapat berjalan lebih cepat serta terkoordinasi.
Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, menegaskan kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak.
Senada, Kajati Kaltim, Chatarina Muliana Girsang, meminta seluruh pihak memastikan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti secara berkelanjutan agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. (adv/far)
Editor : Faroq Zamzami