PROKAL.CO — Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang oleh BUMN tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif.
Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, Selasa (7/10/2025), politisi Golkar ini menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan agar BUMN pertambangan benar-benar menunaikan tanggung jawab ekologis dan sosialnya.
Tak hanya itu, Firnando juga bicara blak-blakan soal inefisiensi BUMN, banjirnya impor murah dari Tiongkok, hingga arah baru investasi melalui Danantara.
Ia menilai, tanpa keberanian memperkuat industrialisasi nasional dan menegakkan pengawasan, Indonesia berisiko menjadi pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi.
Bagaimana pandangan Anda soal reklamasi tambang oleh BUMN yang belakangan disorot publik?
Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan. Kami di Komisi VI sudah menjadwalkan pengawasan lapangan langsung untuk memastikan reklamasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.
Keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya negara. Kalau dilakukan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan naik.
Apakah BUMN tambang sudah cukup transparan dalam pelaporan reklamasi?
Belum semua. Masih banyak yang hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Kami ingin ada verifikasi langsung dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti bahwa BUMN bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Selain tambang, Anda juga menyoroti inefisiensi di tubuh BUMN, termasuk Krakatau Steel. Apa yang sebenarnya terjadi?
Krakatau Steel itu contoh nyata proyek gagal yang mahal. Blast furnace senilai Rp30 triliun salah desain, tidak berfungsi, dan sekarang menimbulkan utang besar.
Kami di DPR mendorong agar setiap BUMN wajib memiliki studi kelayakan dan audit proyek yang benar-benar transparan. BUMN harus “kurus tapi kuat,” bukan gemuk tapi lamban. Jangan semua proyek dibiarkan atas nama program strategis tanpa akuntabilitas.
Bagaimana posisi Anda terhadap pembentukan Danantara, badan investasi BUMN yang baru?
Saya mendukung pembentukan Danantara, tapi dengan catatan. Lembaga ini bisa memperkuat investasi negara, asal tidak menjadi birokrasi baru atau “kantong politik.”
Danantara harus profesional dan transparan. DPR akan mengawasi betul arah investasinya agar benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Belakangan Anda juga banyak bicara soal serbuan impor murah dari Tiongkok dan Thailand. Seberapa serius dampaknya bagi industri nasional?
Sangat serius. Baja, semen, tekstil, semuanya kena. Harga produk impor bisa jauh di bawah biaya produksi dalam negeri. Kalau impor terus dibiarkan dengan bea masuk 0%, industri kita bisa habis.
Saya meminta aturan dibuat lebih tegas. Impor hanya boleh masuk kalau produksi lokal sudah terserap. Negara-negara maju menjaga industrinya, kenapa kita justru membiarkan industri kita lemah?
Sebagian orang menilai langkah itu terlalu proteksionis. Anda tidak khawatir dianggap anti-pasar bebas?
Saya bukan anti pasar bebas, tapi saya percaya pada proteksi pintar. Negara harus melindungi sektor-sektor strategis. Kalau industri dasar kita mati, kedaulatan ekonomi juga mati.
Semua negara maju memiliki industri baja, semen, dan manufaktur yang kuat. Tanpa itu, kita hanya akan jadi pasar bagi mereka.
Pemerintah telah membentuk Satgas lintas lembaga untuk memberantas impor ilegal. Apakah langkah itu sudah efektif?
Masih jauh dari cukup. Satgas ini memang melibatkan sebelas kementerian dan lembaga, tapi praktik penyelundupan masih seperti “jerawat”, diberantas di satu titik, muncul di titik lain.
Indonesia ini negara kepulauan, jadi pengawasan harus jauh lebih ketat. Kami mendorong Satgas ini terus bekerja di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Presiden, karena ini menyangkut kedaulatan ekonomi.
Bagaimana Anda melihat arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo ke depan?
Saya optimistis. Pak Prabowo sudah selesai dengan urusan pribadi. Sekarang waktunya berbakti. Beliau punya kemauan besar memperkuat industri dan kemandirian ekonomi.
Saya yakin arah kebijakan ekonomi ke depan akan berpihak pada produksi nasional dan memperkuat industri strategis kita.
Terakhir, apa yang ingin Anda wariskan sebagai anggota DPR periode ini?
Saya ingin dikenang sebagai legislator yang bermanfaat, yang berjuang agar BUMN kembali ke jati dirinya: agen pembangunan bangsa.
BUMN bukan sekadar korporasi pencetak laba, tapi pilar kedaulatan ekonomi. Kalau BUMN, industri, dan rakyat bisa berjalan seimbang, di situlah Indonesia benar-benar berdaulat. (*)
Editor : Indra Zakaria