JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menerbitkan perizinan terpadu moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang online. Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat hati-hati dengan penawaran pinjaman dari fintech lending tidak berizin.
Perizinan tersebut tertuang dalam Peraturan BI Nomor 22/8/PBI/2020 yang mulai berlaku kemarin (1/5). "Pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia (pemohon) yaitu Bank, Lembaga Selain Bank, Kementerian atau Lembaga, dan pihak lainnya," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.
Pemohon dapat menyampaikan pengajuan melalui front office secara nirkertas melalui aplikasi perizinan BI. "Keputusan persetujuan atau penolakan pemohon akan disampaikan melalui aplikasi maupun sarana lain yang ditetapkan kemudian," imbuhnya. Pemohon hanya dapat mengajukan perizinan yang sama dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak penolakan permohonan perizinan.
Sementara itu, Satgas Waspada Investasi mengimbau masyarakat agar tidak terlena dengan penawaran pinjaman dari lembaga pembiayaan tidak berizin. Khususnya, fintech lending.
"Saat ini marak penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan masyarakat. Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.
Menurut dia, fintech lending ilegal tersebut akan mengenakan bunga yang sangat tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek kepada masyarakat. Selain itu, juga akan meminta akses semua data kontak di handphone. "Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.
Selama April, Satgas menemukan 81 fintech peer to peer lending ilegal. Total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 2.486 entitas. (han)
Editor : izak-Indra Zakaria