YANG paling terdampak pandemi Covid-19, terlebih dibatasinya jalur transportasi adalah sektor pariwisata. Diungkapkan Sekretaris DPD Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA) Kaltim I Gusti Bagus Putra, turunan dari anjloknya pariwisata paling berimbas pada usaha tur dan perjalanan.
“Kondisinya sejak 15 Maret kami menolak pembelian tiket perjalanan di agen travel. Karena bakal banyak penerbangan di-cancel karena okupansinya rendah,” sebutnya.
Jika memaksa menjual tiket, besar kemungkinan pelaku usaha akan mengalami kerugian akibat klaim pengembalian tiket dari calon penumpang. Jadi, lebih baik calon penumpang diarahkan langsung membeli tiket ke agen resmi maskapai. “Pun banyak agenda yang terpaksa dibatalkan atau ditunda. Termasuk yang ingin mengenakan destinasi wisata Kaltim,” ujarnya.
Dibuka atau tidak, sektor pariwisata tak akan memiliki peningkatan berarti. Karena dalam situasi pandemi, setiap elemen akan lebih menjaga diri. Karena itu, banyak agen perjalanan yang beralih pada jasa pengantaran barang daripada bertahan meski jalur transportasi telah dibuka. “Kami berharap, pemerintah daerah bisa membantu untuk jaminan sosial,” sebutnya.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman Samarinda Lutfi Wahyudi menyebut, banyak kebijakan pemerintah yang plin-plan. Problematika muncul ketika kebijakan yang dibuat tidak linier dengan pelaksanaan ataupun teknisnya di lapangan. Karena banyaknya campur tangan pejabat yang tak memiliki kewenangan. “Banyak kebijakan yang akhirnya membuat bingung masyarakat. Bahkan yang dibuat presiden sendiri dengan istilah mudik dan pulang kampung,” sebut Lutfi.
Kebijakan dibukanya jalur transportasi disebut juga sebagai akibat tarik ulurnya kepentingan. Ada pihak-pihak yang memengaruhi pembuatan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sehingga dalam hal ini perlu ketegasan dari pemerintah terutama presiden. “Saya mencatat pada 2 April, presiden dalam rapat terbatas tidak melarang mudik. Lalu muncul kebijakan larangan mudik lewat Permenhub,” sebutnya.
Di sisi lain, pembukaan jalur transportasi tak bisa dilihat secara menyeluruh ke daerah-daerah. Seperti Kaltim, larangan mudik lebih banyak berimbas pada transportasi penerbangan. Namun, karena sejak awal moda ini lebih ketat, meski tanpa pandemi, karenanya lebih mudah diawasi.
“Ada pandemi atau tidak, transportasi udara memang lebih ketat. Namun, bagaimana darat? Meski risikonya kecil di Kaltim, namun berbeda di Pulau Jawa,” katanya.
Akhirnya, penanganan corona harus dikembalikan kepada komando aslinya, yakni Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di luar itu, apapun alasannya termasuk membuka jalur transportasi demi ekonomi, maka penanganan virus dikedepankan. “Karena tanpa Covid-19 pun ekonomi Indonesia lumayan terpuruk,” ujarnya.
Yang tak kalah penting, kesusahan masyarakat saat ini telah menimbulkan letupan yang bisa membesar. Sehingga para elite dan pengambil kebijakan harus menjaga perkataan dan perbuatan. Karena kondisinya, ada kecemburuan di mana di satu sisi masyarakat diminta tetap di rumah, namun ada kebijakan pemerintah meloloskan kedatangan orang dari luar. “Terlepas isu ini benar atau tidak. Namun, ini harus diperhatikan pemerintah,” sebutnya. (rdh/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria