7 Perusahaan Belum Setor Jamrek, Walhi Sesalkan Perpanjangan Izin Tambang

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Jumat, 13 November 2020 | 11:28 WIB
Photo
Photo

BANJARMASIN - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel masih kesulitan menagih dana jaminan reklamasi (jamrek) ke sejumlah perusahaan tambang batubara. Hingga kini masih ada tujuh perusahaan yang belum menyetor.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) pada Dinas ESDM Kalsel, Gunawan Harjito mengatakan, tujuh perusahaan tersebut diketahui belum menyetorkan dana jamrek setelah BPK RI melakukan pemeriksaan pada 2019 lalu.

"Temuan BPK awalnya ada 52 perusahaan yang belum menyetor (dana jamrek). Setelah kami tagih, sudah ada 45 yang menyetor. Jadi, sekarang sisa tujuh perusahaan yang belum," katanya.

Dia mengungkapkan, dari 45 perusahaan itu pihaknya berhasil mengumpulkan dana jamrek sekitar Rp133 miliar. Sedangkan sisa yang belum disetor oleh tujuh perusahaan lainnya, sebesar Rp12 miliar lebih. "Kalau ditotal dari 52 perusahaan ini, kita bisa mengumpulkan sekitar Rp145 miliar," ungkapnya.

Pihaknya sendiri terus berupaya menagih dana jamrek dari tujuh perusahaan yang belum menyetor. Sebab, menurutnya hal itu sudah menjadi kewajiban perusahaan. "Semua perusahaan sebelum menambang harus setor jaminan dulu," ujar Gunawan.

Dia menuturkan, ada beragam alasan yang diutarakan perusahaan sehingga belum bisa menyetor dana jamrek. Mulai dari, merasa belum melakukan kegiatan penambangan, lokasi izinnya berada di kawasan hutan dan belum punya jalan untuk mengangkut hasil produksi. "Tapi, apapun alasannya kewajiban harus dipenuhi," tuturnya.

Jamrek yang dihimpun Dinas ESDM Kalsel sendiri tahun ini terus bertambah, dari Rp552 miliar dan USD2,7 juta pada Januari 2020 menjadi Rp577 miliar dan USD2 juta pada November ini. "Sedangkan jaminan pascatambang berjumlah Rp31 miliar dan USD723 ribu," beber Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto.

Dia menuturkan, jamrek dihimpun dari 488 izin usaha pertambangan (IUP), sementara jaminan pascatambang dari 68 IUP. "Jamrek terbanyak berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, yakni senilai Rp208 miliar dari 182 IUP. Sedangkan terkecil dari Hulu Sungai Tengah, Rp30 juta dengan 1 perusahaan," tuturnya.

Begitu juga dengan jaminan pascatambang, terbesar berasal dari Tanah Bumbu: Rp12 miliar dengan 8 perusahaan. Terkecil dari HST dan Tapin masing-masing Rp30 juta dengan satu dan dua IUP.

"Jamrek dititipkan di bank sebagai syarat operasi produksi dengan besaran Rp90 juta sampai Rp110 juta per hektare," beber Isharwanto.

Sementara itu, diperpanjangnya izin PT Arutmin Indonesia dan kemungkinan akan disusul oleh perusahaan tambang besar lainnya, sangat disayangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.

Organisasi gerakan lingkungan hidup tersebut menilai, perpanjangan izin perusahaan tambang tanpa adanya evaluasi secara menyeluruh bakal membawa dampak merugikan bagi alam dan masyarakat.

“Seharusnya sebelum memberikan perpanjangan izin, perusahaan tambang itu dievaluasi dulu kinerjanya. Kita ketahui bersama, tidak sedikit kerusakan yang terjadi dengan hadirnya perusahaan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Menurutnya, evaluasi sangat penting dilakukan. Karena hal itu digunakan sebagai parameter kelayakan pemerintah untuk memberikan izin kembali.

“Harus melalui tahapan untuk dapat diperpanjang. Kita lihat bagaimana selama beroperasi, apakah kewajiban perusahaan berjalan atau tidak. Seperti bagaimana soal reklamasi, lubang tambang, pajak, konflik agraria dan lainnya,” ujarnya.

Ditegaskannya, Walhi menolak adanya perpanjangan izin eksploitasi perusahaan tambang. Penolakan sebagai upaya menyuarakan aspirasi masyarakat sipil. "Khususnya masyarakat lingkar tambang yang paling merasakan dampak aktivitas perusahaan," tegasnya.

Walhi yang juga menjadi bagian dari Koalisi Bersihkan Indonesia memang telah lama melayangkan desakan kepada Kementerian ESDM untuk transparansi dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Salah satu di antaranya yang paling disoroti adalah PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI). “UU Keterbukaan Informasi Publik itu mempermudah kontrol terhadap data-data yang dapat diakses masyarakat luas,” kata Cak Kis, sapaan akrabnya.

Dia menuturkan, data tersebut akan menjadi instrumen untuk pemerintah dalam melakukan evaluasi sebelum memperbaharui izin kontrak. Masyarakat pun dapat ikut menilai rekam jejak perusahaan.

“Dievaluasi dan diaudit dulu oleh tim yang independen serta melibatkan masyarakat. Lalu hasilnya harus di-share agar publik mengetahui,” sebut dia

PT Arutmin Indonesia sendiri mendapatkan perpanjangan izin 10 tahun lagi atas konsesi batubara di Kalsel. Perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada 2 November: sehari setelah izin yang ada habis.

Dengan izin tersebut, PT Arutmin Indonesia diperbolehkan mengeksploitasi konsesi mereka hingga 1 November 2030, sebagai kelanjutan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Sebelumnya, Manager Safety Health Environment and Community (SHEC) PT Arutmin Delma Azrin menyampaikan, pemberian IUPK kepada mereka dilakukan melalui mekanisme yang memenuhi seluruh persyaratan di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Serta, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah atas jawaban dari harapan kami selama ini," bebernya.

Dia berjanji, setelah mendapatkan izin baru, mereka tetap berkontribusi bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dengan terus melakukan program-program pembangunan berkelanjutan. "Kami juga berkomitmen untuk terus patuh pada peraturan dan hukum yang berlaku, dengan praktik tata kelola pertambangan yang baik," janjinya.

Selain PT Arutmin, para pemegang PKP2B generasi pertama yang lain pun tampaknya akan segera menyusul. PT Adaro Indonesia misalnya, mengaku sedang mempersiapkan seluruh persyaratan untuk mengajukan perpanjangan operasi dan perubahan status menjadi IUPK.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk Febriati Nadira mengatakan, paling lambat mereka akan mengajukan perpanjangan pada tahun depan. Atau setahun sebelum kontrak PKP2B habis. PKP2B PT Adaro sendiri akan berakhir 1 Oktober 2022.

Melihat fenomena ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan nampaknya tak berkutik. Sebab, dengan UU Minerba yang baru mereka tidak lagi mengantongi kewenangan terkait izin pertambangan perusahaan besar sekelas PT Arutmin dan PT Adaro.

“Bantuan fasilitas izin dari Dinas ESDM Kalsel tidak ada. Sekarang di pemerintah pusat semua. Jadi pusat yang menentukan,” ucap Sekretaris Dinas ESDM Kalsel, Agus Umar.

Bahkan, jika ada perusahaan masih beroperasi tanpa izin, dia menyebut pihaknya pun tidak bisa memberikan tindakan. “Penindakan tidak ada dari provinsi, kita tidak punya kewenangan,” pungkasnya. (ris/ran/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Banua Tambang