BALIKPAPAN- Pemerintah pusat berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada 2021 mendatang. Rencana ini dinilai bakal menimbulkan pro dan kontra, pasalnya konsumsi premium sejauh ini masih tinggi. Di sisi lain, pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan.
Rencana ini disampaikan MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam sebuah diskusi tentang BBM ramah lingkungan di akun YouTube YLKI ID, akhir pekan lalu.
Dewan Pengawas Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas (Migas) Balikpapan Afiudin Zaenal Abidin mengatakan, pendistribusian dan juga harga jual eceran BBM mengacu pada Peraturan Presiden No 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
“Pada Pasal 3 Perpres No 43 Tahun 2018 tersebut berbunyi, jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan,” ucapnya, Senin (16/11).
Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, dan Bali.
Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, mereka menetapkan distribusi BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). “Tapi tidak menutup kemungkinan bakal lebih luas dari daerahnya. Mungkin hanya daerah 3T (terluar, terdepan, terpencil) yang menerima premium,” bebernya.
Menurutnya, mengacu aturan KLHK Nomor P 20 Tahun 2017 itu, Indonesia sudah harus mengadopsi kendaraan BBM berstandar Euro 4 sejak 10 Maret 2017. BBM yang memenuhi standar Euro 4 itu adalah bensin dengan Research Octane Number (RON) di atas 91 dan kadar sulfur maksimal 50 ppm untuk produk diesel.
“Premium dan pertalite tidak masuk. Paling rendah pertamax. Di negara maju sudah menetapkannya. Kalau dibilang terlambat, ya kita terlambat. Tapi, sekarang masyarakat kita apa siap menerimanya,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan kilang di sejumlah titik, yakni RDMP menjadi gong BBM euro 4. Setelah rampung dan beroperasi, bisa jadi Pertamina menghapuskan BBM yang tak tergolong dalam euro 4. “Semua jawaban ada di Pertamina dan pemerintah. Landasan aturan sudah ada, sebenarnya tinggal siap tidak siapkah masyarakat. Dan harganya nanti berapa. Semua ada hitungannya,” bebernya.
Kemudian, program langit biru sejatinya mendorong masyarakat agar mengonsumsi BBM ramah lingkungan. Premium ini memang pasti bakal menghilang, hanya tinggal menunggu waktu.
Sementara itu, CEO Subholding Commercial and Trading Pertamina Mas'ud Khamid mengatakan, keputusan penghapusan penjualan BBM penugasan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah. "Keputusan dihapus atau tidaknya sebuah produk BBM penugasan itu otoritasnya regulator, bukan di Pertamina," kata Mas'ud seperti dikutip dari Kompas.com.
Senada dengan Mas'ud, Pjs VP Corporate Communication Pertamina, Heppy Wulansari menjelaskan, meskipun pihaknya tengah mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan, kebijakan penyaluran Premium merupakan kewenangan pemerintah. "Pertamina berkomitmen mendorong penggunaan BBM dengan RON lebih tinggi, karena selain baik bagi lingkungan juga akan berdampak positif untuk mesin kendaraan dan udara yang lebih bersih," ujar Heppy. (aji/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria