Pagebluk itu nyata, resesi juga bukan ilusi. Pemko Banjarmasin menghadapi pendapatan asli daerah (PAD) yang anjlok.
---
BANJARMASIN - Sebagai industri yang bertopang pada kerumunan orang banyak, sektor hiburan dibuat sangat menderita oleh wabah virus corona.
Meski tak menyebutkan berapa, Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil menyebut banyak tempat hiburan yang terpaksa tutup.
Terutama pada awal pandemi dan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Antara Maret sampai Oktober, hampir tak ada pemasukan ke kantong pengusaha hiburan.
Apalagi untuk menyetor retribusi atau pajak ke kas pemko. PAD dari sektor ini pun anjlok.
"Dari target Rp9 miliar, sampai pertengahan November tadi, hanya terealisasi Rp5,8 miliar," kata Subhan, kemarin (30/11).
Dan ini terjadi merata. "Baik THM (Tempat Hiburan Malam), karaoke, diskotek, bahkan pagelaran seni," tambahnya.
Beban PAD dari sektor hiburan ini tersebar di beberapa instansi. Salah satunya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Subhan memastikan, Disbudpar mencatat pemasukan terendah. Baru menyumbang 0 persen. Ya, nol.
Tentu Disbudpar tak bisa melulu menyalahkan pandemi. Subhan menilai, sampai sekarang, Disbudpar belum menarik retribusi dari perdagangan minuman beralkohol.
"Rupanya belum bisa ditarik. Lantaran masih berkutat dengan masalah regulasi," tegasnya.
Namun, secara umum, Subhan merasa pemasukan pemko masih aman. Dari target Rp1,6 triliun, mendekati akhir tahun, sudah masuk Rp1,5 triliun. "Tinggal mengejar sekitar Rp64,7 miliar lagi," tutupnya.
Pukul Rata Pajak Karaoke
PEMKO akan merevisi regulasi pajak daerah. Maklum, setelah 11 tahun berlalu, keadaan sudah banyak berubah. Banyak ketidaksesuaian antara objek pajak dan pendapatan.
"Drafnya sudah selesai dibahas di internal. Nanti disampaikan ke Kemenkumham untuk penyesuaian dengan undang-undang di atasnya," kata Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil seusai uji publik naskah akademik untuk raperda pajak daerah di Balai Kota, kemarin (30/11).
Mengacu forum pengusaha hotel, restoran, reklame, dan sarang burung walet, diperoleh masukan berharga.
Contoh, pelaku usaha karaoke keluarga, meminta beban pajak dikurangi antara 15 sampai 20 persen. Subhan tampak tak keberatan.
Mengapa penurunannya harus sebanyak itu? Alasannya, selama ini, pajak karaoke keluarga disamakan dengan pajak karaoke ekslusif. Besarnya mencapai 25 persen. Pemko dinilai pukul rata.
"Di Banjarmasin ada kurang dari 20 karaoke keluarga. Mereka menuntut pajaknya dibedakan. Saya pikir, ini tidak akan membuat pendapatan pemko menurun," klaimnya.
Lagipula, gara-gara pandemi, pemko toh sudah merevisi target pendapatan asli daerah (PAD) 2020. "Awalnya dari sektor hiburan ditarget Rp16 miliar, kami turunkan menjadi Rp9 miliar," sebutnya.
Kembali pada revisi pajak daerah, dia berharap, tahun depan sudah bisa diterapkan. Tentu setelah disahkan DPRD Banjarmasin.
"Pansus dewan menargetkan sudah bisa digodok pada Desember nanti," tukasnya. (fud/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin