Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 12,5 Persen

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 11 Desember 2020 | 12:46 WIB
Photo
Photo

JAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen. Kebijakan kenaikan tarif cukai itu berlaku mulai 1 Februari 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, kenaikan itu dikecualikan dari industri kretek tangan. “Untuk industri sigaret kretek tangan tarif cukainya tidak berubah atau dalam hal ini tidak dinaikan,” tegas Ani dalam virtual conference,  (10/12). 

Alasan cukai produk rokok kretek tangan tidak dinaikkan karena karakter industri sigaret kretek tangan yang memiliki tenaga kerja terbuka. Industri tersebut termasuk industri padat karya yang mempekerjakan 158.552 buruh. 

Ani memerinci, kenaikan tarif cukai itu meliputi industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) golongan I 18,4 persen, sigaret putih mesin golongan II A 16,5 persen, sigaret putih mesin IIB 18,1 persen, sigaret kretek mesin (SKM) golongan I 16,9 persen, sigaret kretek mesin II A 13,8 persen, dan sigaret kretek mesin II B 15,4 persen.  

Dengan komposisi tersebut, rata-rata kenaikan tarif cukai adalah sebesar 12,5 persen. “Ini dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah produksi dari masing-masing jenis dan golongan,” kata dia. 

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyebut, ada lima aspek yang diperhatikan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai. Di antaranya yakni pengendalian konsumsi, tenaga kerja pada sektor hasil tembakau, petani tembakau, rokok ilegal, dan penerimaan negara. 

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dibahas dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah perlu untuk menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dengan sisi perekonomian, yakni kelompok terdampak pandemi seperti pekerja dan petani. “Sehingga dalam hal ini kita mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum, yang terdampak Covid-19 terutama kelompok pekerja dan petani,” tuturnya.

 Ani mengakui, kenaikan itu tentu memberikan berbagai dampak. Namun, pemerintah tetap berupaya menjamin kesejahteraan petani dan buruh yang terdampak kenaikan. Caranya adalah dengan menyesuaikan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT).

 DBH merupakan bagian dari transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tahun depan, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan DBH CHT dengan tujuan untuk menyeimbangan tiga aspek yang paling berkaitan. “Pertama, bagi masyarakat yang terdampak langsung diberikan bansos. Jadi kesejahteraan masyarakat diharapkan tetap terjaga terutama untuk petani dan pekerja,” imbuh Ani. 

DBH CHT juga akan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas bahan baku bagi para petani tembakau. Para petani tembakau akan diberikan pelatihan untuk mendiversifikasi tanamannya serta didorong melakukan kemitraan dengan perusahaan. Ani menyebut, 50 persen dari DBH CHT digunakan untuk tujuan kesejahteraan para petani dan buruh. 

Sementara, 25 persen DBH CHT tetap digunakan untuk aspek kesehatan, seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi keluarga tidak mampu, peningkatan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif. 

Kemudian, 25 persen DBH CHT lainnya bisa dimanfaatkan untuk penegakan hukum. Sebab, seiring kenaikan cukai 12,5 persen itu, tantangan untuk menekan peredaran rokok ilegal akan semakin tinggi. “Termasuk juga membangun kawasan atau lingkungan sentra industri hasil tembakau sehingga usaha kecil tetap terlindungi dan pengawasan rokok ilegal bisa dijalankan secara lebih baik atau efektif,” kata dia.

 Sementara itu, pelaku usaha industri hasil tembakau (IHT) merasa cukup keberatan dengan keputusan pemerintah yang menaikkan tarif CHT. Terlebih, saat ini kondisi masih dalam pandemi Covid-19. ”Kinerja industri sedang turun akibat pelemahan daya beli karena ada pandemi dan kenaikan cukai sendiri sangat tinggi di tahun 2020,” ujar Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan. 

Saat ini, lanjut Henry, industri hasil tembakau (IHT) masih belum mampu menyesuaikan dengan harga jual maksimal akibat kenaikan cukai tahun 2020 sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen. Sementara harga rokok yang ideal yang harus dibayarkan konsumen pada tahun ini seharusnya naik 20 persen, tetapi baru mencapai sekitar 13 persen. ”Artinya masih ada 7 persen untuk mencapai dampak kenaikan tarif 2020. Sehingga, GAPPRI mengaku keberatan dengan kenaikan tarif cukai 2021 yang sangat tinggi tersebut," tambahnya. 

Selain itu, nilai kenaikan cukai rokok SPM dan SKM yang terlampau tinggi di tahun 2021 diperkirakan akan berdampak pada semakin maraknya rokok ilegal. Alhasil membuat mati industri menengah-kecil, serta serapan bahan baku. ”Kenaikan cukai yang tinggi ini menyebabkan gap harga antara rokok ilegal dengan legal semakin jauh,” beber Henry. 

Namun, Henry mengatakan hal tersebut sebatas suara keberatan dari pengusaha. GAPPRI tetap menghormati keputusan pemerintah itu dan akan menaati kebijakan yang telah dibuat. Henry tetap berharap ada relaksasi bagi IHT yang memproduksi SKM muapun SPM. ”Karena di masa pandemi relaksasi lebih dibutuhkan oleh industri sebagaimana diberlakukan pada jenis SKT, dibanding beban kenaikan tarif cukai yang dibebankan pada jenis SKM dan SPM,” pungkasnya. (dee/agf)

Editor : izak-Indra Zakaria