Anggaran untuk Banua di 2021: Fokus Covid, tapi Minim Bansos

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Senin, 4 Januari 2021 | 10:54 WIB
Ilustrasi: Radar Banjarmasin
Ilustrasi: Radar Banjarmasin

BANJARMASIN – Postur anggaran Kalsel di tahun 2021 masih berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Tak hanya penanganan kesehatannya, juga dampaknya kepada ekonomi masyarakat.

Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan penanganan pandemi ini memakan anggaran terbesar, selain juga dua sektor prioritas lainnya: UMKM dan pariwisata. Secara umum APBD Kalsel terfokus pada tiga sektor itu.

“Sektor kesehatan disaat pandemi yang masih ada saat ini, tetap menjadi yang utama. Selain itu, tak bisa dipungkiri, sektor UMKM adalah yang yang paling terdampak. Tahun ini menjadi fokus Pemprov Kalsel dalam menangani dampak Covid-19,” terang Fajar kemarin.

Menurutnya, di saat para pelaku UMKM kesusahan melakukan transaksi dengan model tatap muka, maka model digital menjadi keharusan yang harus mereka kuasai. “Pelaku UMKM akan dibantu agar mahir teknologi digital, semacam transformasi usaha mereka ke sistem penjualan modern,” sebutnya.


Di sektor pariwisata, pemprov menaruh harapan besar ketika pandemi sudah berakhir akan banyak wisatawan datang ke Kalsel. Maklum, beberapa tempat wisata di Kalsel mulai menjadi pilihan. Belum lagi setelah ditetapkannya Pegunungan Meratus sebagai geopark nasional.

Turut difokuskannya pembangunan sektor wisata sebut Fajar untuk menghidupkan usaha masyarakat di daerah sekitar tempat wisata tersebut. “Termasuk infrastruktur penunjangnya yang akan dilakukan penanganan demi memudahkan wisatawan,” katanya.


Memang sebutnya, sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan masih dengan porsi yang besar jika dibandingkan dengan sektor lain. Meski demikian sektor lain, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata tetap mendapat sokongan besar, bahkan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Termasuk pertanian, angkanya naik dari tahun lalu,” tandasnya.

Anehnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, Siti Nuryani Syahyar mengatakan, tahun ini pihaknya tidak memiliki program untuk penanganan Covid-19. "Kami hanya melaksanakan kegiatan rutin," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, untuk kegiatan dalam rangka penanganan pandemi virus corona masih dipusatkan di Satgas Covid-19 atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel. "Tahun lalu juga ada di sana," ungkapnya.

Secara terpisah, Kasubid Rekonstruksi BPBD Kalsel Agustina menyampaikan bahwa tahun ini kemungkinan tidak ada lagi bansos yang dikeluarkan Pemprov Kalsel.

"Karena menurut informasi, dana Covid-19 tahun ini semuanya dialokasikan untuk nakes (tenaga kesehatan) dan alkes (peralatan kesehatan)," ucapnya.

Lalu program apa yang akan dijalankan Pemprov Kalsel dalam rangka pemulihan ekonomi? Dia menuturkan, hingga kini belum ada petunjuk dari pimpinan. Dalam hal ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar saat ditanya ihwal ini, tak merespons saat dihubungi wartawan Radar Banjarmasin.

Sebelumnya, untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, pada 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencairkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS).

JPS sendiri merupakan salah satu program yang menggunakan APBD untuk penanganan Covid-19. Di samping itu, juga ada untuk kesehatan dan stimulus ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, bantuan JPS dicairkan senilai Rp100 ribu per orang. Data penerimanya diajukan oleh para pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. 

Berharap Tak Dipotong Lagi

Jika tahun lalu Pemprov Kalsel melakukan refocusing anggaran dengan memotong anggaran SKPD mencapai Rp400 miliar, tahun ini pemprov berharap pemerintah pusat tak mengeluarkan instruksi pemotongan kembali.

Memang pemprov sudah menyiapkan dana tak tetuga sebesar Rp50 miliar jika pandemi masih menghantui sampai akhir tahun. “Untuk jaga-jaga sudah kami siapkan, berharapnya tahun ini tak ada lagi pemotongan anggaran,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dyan Nur kemarin.

Dia menjelaskan, fokus anggaran tahun ini tak hanya sektor kesehatan, namun juga di sektor infrastruktur sebagai penunjangnya. “ Imbang saja, contohnya juga di sektor pendidikan,” sebutnya.

Agus menjelaskan, belanja daerah tahun ini di luar DAK fisik dan non fisik dari pemerintah pusat, besarannya mecapaiRp5,515 triliun. Nilai itu turun jika dibandingkan dengan APBD 2020 lalu sebesar Rp7,346 triliun. “Tahun ini belum ada arahan pemotongan anggaran, semoga saja tak ada pemotongan lagi,” harapnya.

Menurutnya, ketika terjadi pemotongan lagi, tentu sangat berdampak terhadap kegiatan pekerjaan yang sudah diprogramkan. Apalagi, program kegiatan yang sudah disusun adalah untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan Kalsel.

Di sisi lain, Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira menyebut, untuk program kegiatan fisik tahun ini masih ada pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan. Dia mengatakan seperti penyelesaian jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin.

Selain itu Jalan Mataraman-Sungai Ulin, jalan akses baru Bandara Syamsudin Noor, termasuk juga menuntaskan akses jalan baru menuju makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Dikatakan Fajar, pemotongan anggaran tahun lalu memaksa beberapa pekerjaan tertunda dan harus dilanjutkan lagi tahun ini. “Semoga saja tak ada pemotongan lagi. Pandemi tahun lalu memaksa beberapa pekerjaan tertunda. Tahun ini dituntaskan,” janji Fajar. (mof/ris/ran/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Banua APBD